Baru Ditetapkan Jadi Wakil Gubernur Sudah Tuai Protes Warga

Paslon Gubernur DKI Jakarta nomor urut tiga

Sosok Sandiaga Uno memang sedang menarik diperbincangkan masyarakat.

Bukan hanya karena terpilihnya menjadi wakil Gubernur DKI Jakarta saja, namun segala hal mulai dari kehidupan dan orang terdekatnya juga menarik perhatian.

Ada dua hal yang baru-baru ini menimbulkan kritikan untuk Sandi, bakhan memprotes program kerjanya.

Pertama yang masih hangat diomongkan adalah tragedi rombongan Sandiaga yang dengan sengaja melewati jalur busway.

Sontak itu menjadi pertanyaan besar, kenapa harus melanggar peraturan.

Seperti diberitakan sebelumnya, Sandiaga mengaku tidak menyadari hal itu dan meminta kepada pengawalannya agar hal itu tidak terulang lagi.

"Hah? Tadi masuk jalur busway, enggak bisa ini, enggak boleh, aku enggak mau, tolong diingatkan," kata Sandiaga.

Permintaan maaf pun sudah dilontarkan Sandiaga.

"Dari hati terdalam saya minta maaf," ungkap Sandiaga saat dikonfirmasi langsung oleh Tribunnews.com terkait peristiwa tersebut, Sabtu (6/5/2017).

livecasino338

"Ya saya sudah minta maaf. Insya Allah tidak akan terulang lagi," lanjut Sandi.

Berdasarkan informasi, rombongan Sandi sudah mendapatkan izin dari diskresi polisi untuk menggunakan jalur busway.

Namun, bagaimana pun alasannya, nasi sudah menjadi bubur, banyak masyarakat yang mengkritik 'pedas' hal itu.

Seperti pengguna Facebook bernama Semak Hijau mengatakan Sandiaga sudah berulah, padahal belum resmi memangku jabatan Wakil Gubernur DKI Jakarta.

"Belum-belum apa sudah melanggar. Disiplin kecil saja ga mampu diterapkan apalagi pekerjaan besar," tulis Semak Hijau.

"Yg satu jago ngeles. Yg satu jago silat lidah. Setali tiga uang. Jika setia dlm perkara kecil, maka akan setia dlm perkara besar," tulis Leni Kitani.

Ternyata, kritik untuk Sandi bukan hanya karena menerobos jalur busway saja.

Komunitas Perempuan Peduli Kota Jakarta (PPKJ) dengan tegas memprotes rencana Sandi, yang akan menggunakan ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA) untuk forum ta'aruf para jomblo.

"Bukan untuk area mengembalikan nilai-nilai tradisional yang menomorduakan perempuan, seperti perjodohan bagi para Jomblo yang sama sekali bukan wewenang negara," ujar PPKJ.