Belum Dipanggil, KPK Belum Pastikan Novanto Ditahan atau Tidak

Ketua DPR RI Setya Novanto

Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif mengatakan penyidik belum dapat memastikan jadwal pemeriksaan terhadap Setya Novanto, ketua DPR dan ketua umum Partai Golkar yang kini menjadi tersangka kasus dugaan korupsi proyek e-KTP.

"Belum tahu (kapan pemeriksaan)," ujar Laode di Hotel Sari Pan Pasific, Jakarta Pusat, Kamis (20/7/2017).

Laode juga belum bisa memastikan mengenai apakah Novanto nanti akan ditahan atau tidak.

"Ya itu, belum diperiksa. Belum tahu," kata dia.

Yang jelas, kata dia, KPK siap menghadapi jika Novanto mengajukan praperadilan atas penetapan status tersangka.

"Seperti biasa saja, kita siap," kata dia.

Di pengadilan, majelis hakim menyebutkan peran Novanto dalam kasus.

"Dalam kesempatan itu Andi Agustinus mengatakan kepada terdakwa I, Irman, dan terdakwa II, Sugiharto, bahwa kunci anggaran ini bukan di Ketua Komisi II, tapi pada Setya Novanto," kata anggota majelis hakim, Frangki Tambuwun, dalam sidang pembacaan vonis di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, di Jakarta, dikutip dari Antara.

Menurut dia Andi Agustinus membicarakan peran yang bisa dimainkannya dan terdakwa satu menyarankan agar Andi bergabung dengan pemenang uji petik KTP elektronik, yaitu Winata Tjahyadi, namun tidak ada kesepakatan antara keduanya.

Dalam perkara KTP elektronik, Andi Agustinus alias Andi Narogong dan Novanto juga sudah menjadi tersangka.

"Beberapa hari kemudian, kira-kira pukul 06.00 WIB di Hotel Gran Melia, Jakarta, para terdakwa bersama-sama dengan Andi Agustinus dan Diah Anggraini melakukan pertemuan dengan Setya Novanto. Dalam pertemuan itu Setya Novanto menyatakan dukungannya dalam pembahasan anggaran proyek penerapan KTP-elektronik," kata hakim.

Setelah itu, menurut dia, Irman dan Andi Agustinus menemui Novanto di ruang kerjanya di Lantai 12 Gedung DPR.

Livecasino338

"Dalam pertemuan tersebut terdakwa I dan Andi Agustinus meminta kepastian kesiapan anggaran untuk proyek penerapan KTP-E atas permintaan itu Setya Novanto mengatakan akan mengkoordinasikan dengan pimpinan fraksi lainnya," kata Tambuwun.

Andi Agustinus lalu menyampaikan rencana isinya antara lain penyaluran uang dari dia kepada Novanto, Anas Urbaningrum, Marzuki Ali, Chaeruman Harahap, yang ada di Komisi II DPR.

DPR suruh usut tuntas kasus penamparan petugas oleh istri jenderal di Bandara

Wanita tampar petugas bandara

Ketua Komisi V DPR Fary Djemi Francis menyesalkan insiden penamparan oleh wanita yang merupakan istri seorang jenderal bintang satu ke petugas Aviation Security (Avsec). Peristiwa yang terekam dalam sebuah video itu terjadi di Bandara Internasional Sam Ratulangi, Manado, Rabu (6/7).

Dia mendukung jalan hukum yang ditempuh pihak bandara dan juga yang akan dilakukan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

"Siapa saja yang melalui x-ray memang prosedurnya seperti itu. Jadi saya kira kalau dilaporkan oleh Avsec harus diproses karena itu sudah bentuk kekerasan terhadap petugas. Siapa saja, memang peraturannya seperti itu," tegas Fary di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (6/7).

Peristiwa penamparan itu bermula saat petugas bandara meminta wanita tersebut melepas arloji karena akan melewati x-ray. Padahal ini merupakan prosedur yang harus dipatuhi. Tujuannya, untuk menciptakan keamanan selama berada di dalam pesawat.

"Pemeriksaan itu kan tidak mengenal siapa saja, kita menyesalkan ada kejadian seperti itu. Silahkan petugas melaporkan kejadian itu," ujarnya.

Politikus Partai Gerindra itu siapa saja harus mematuhi peraturan penerbangan, termasuk DPR sebagai pihak pembuat undang-undang juga harus mematuhinya.

"Kami apresiasi kepada petugas-petugas yang melakukan pemeriksaan yang lebih ketat, apalagi dalam rangka arus mudik lebaran kali ini," ujarnya.

Wanita tersebut merupakan penumpang Batik Air ID-6271 rute Manado-Jakarta (Mdo-Cgk) atas nama JW (46). Dia terekam melakukan penamparan terhadap dua perempuan petugas Avsec. Pelaku tak terima saat petugas memintanya untuk melepas jam tangan saat melewati pemeriksaan X-Ray. [ian]

Kenapa Marah Terus Sih Pak Amin?

Amin Rais

Pak Amin, semoga Bapak diparengi sehat ya. 2 minggu terakhir pasti Bapak sibuk wira-wiri gedung DPR dan KPK, sayang Bapak lupa undang2nya kan ada bhw orang yg berstatus perkara gak boleh ditemui pimpinan KPK, kecuali DPR, khususnya FH dan FZ dua sejoli sohib dan karib ini sudah pasang badan utk Bapak, malah FZ mau ganti uang 600 jt ke KPK.

Pak Amin yg bijak, sy tambah ngenes lihat Bapak ngeluarkan alasan terus ttg uang itu padahal ya sudah masuk ke rek Bapak sebanyak 6 kali pula. Jadi kalau Bapak bilang itu uang operasional dari SB apakah ada sebelum atau sesudah tragedi 600 jeti itu ditransfer rutin dari SB utk Bapak.

Pak, Pak, ini sebenarnya titik kulminasi dari bgt banyak kegiatan yg Bapak ikuti, demo 411 Bapak ada, 212 Bapak juga ada, stlh itu Bapak gencar nyerang Ahok, sampai ada yg nulis cerpen korupsi eh Bapak kasi kata pengantar, abis gitu Bapak pula yg kena tampar.

Kawan2 dan Bapak sudah berhasil memenjarakan Ahok, orang jujur dan baik itu dipaksa lengser hanya karena bbrp teman Bapak terganggu mata airnya, jadi krn kepentingan bbrp orang Jakarta kehilangan orang baik nan jujur, tapi perdulikah Bapak, sy rasa tidak, sy berharap sekali lagi berharap 600 jt salah transfer, krn kl secara sadar Bapak terima maka Bapak adalah bagian dari kebanyakan teman2 Bapak yg tukang mega nyopet.

Kemarin ada isu kawan2 PAN Jatim mau ngeluruk KPK utk menanyakan kasus Bapak, sy makin binun kapasitas kawan2 ini apa, apa dgn 10 rebu orang terus KPK nyerah dan menyatakan Pak Amin ternyata salah terima, bukan ditransfer tapi dilempar ama bundelan 100 rebuan.

Saya kebayang andai saja Bapak dan Pak Din seperti Buya, indahnya negeri ini, dua ormas islam membawa kedamaian, bukan mengancam malah mau mempolisikan, kebayang pula sosok mbah Dahlan, sosok militan dan berintegritas kpd agama dan bangsanya, bagaimana tekadnya mendirikan Sekolah dan Rumah sakit utk pribumi pd zaman dimana jarum jatuhpun dicari belanda, sosok2 seperti ini kok jd gak ada lagi, masak gak ada kaderisasi, atau memang anak2 Muhammadiyah sudah menjadi politikus sejati dimana PAN sbg wadah terus dimuati, maka kelak jadilah Muhammadiyah sebuah partai yg sarat kepentingan bukan negarawan. Muhammadiyah punya Buya, NU punya Mbah Moen, Gus Mus, Aqil Sirad.sll..Kenapa Buya kok kayak dipersonanongratakan,,ketauladannya dipaksa tenggelam, padahal nilai2 luhur kemanusiaan ada pada dirinya.

Pak Amin, sudahlah, tunggu saja tanggal mainnya, kalau Bapak dipanggil datang, kalau yg kurang jelas tanyakan. Jadi jangan konfrensi press ngumbar marah, malah mengatakan dirinya orang besar, pdhl status yg disandang itu kayak jet coaster naik turunnya cepat juga. Besar atau kecil tidak usah kita yg bilang, karena rakyat sekarang nonton tvnya non stop dan urusan artis ganti stocking aja mereka tau apalagi berita duit 600 jt ya pasti luar kepala. tinggal skrg 600 jt itu buat bahagia atau sengsara nanti biar KPK yg memprosesnya dan Hakim yg memutuskannya.

Livecasino338

#Indonesia darurat korupsi, kalau masih mau mencuri pergilah dari negeri ini.

PSI tolak ambang batas presiden, verifikasi partai saja sudah sulit

Grace Natalie ketua PSI

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menolak diberlakukannya presidential threshold atau ambang batas parlemen dalam revisi UU Pemilu yang tengah digodok di DPR. Sebabnya, pemilu 2019 mendatang akan dilakukan serentak.

Ketua Umum PSI Grace Natalie menjelaskan, sebenarnya untuk bisa memenangkan kontestasi pemilihan Presiden, cukup memperoleh 50 + 1. Hal itu yang dia anggap sudah menjadi threshold.

"Jadi kalau kita bikin lagi presiden threshold untuk bisa mengikuti kontestasi presiden, jadinya double threshold?" ungkap Grace saat menghadiri acara diskusi terbuka di kantor PSI, Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Jumat (2/6).

Mantan presenter tvOne ini pun mempertanyakan aturan main threshold di Pemilu serentak. Sebab, antara pemilu legislatif dan pemilu presiden dilakukan bersamaan. Sehingga belum diketahui threshold partai yang bisa mencalonkan presiden.

"Jadi kalau mau dibikin threshold lagi penetapan thresholdnya darimana?" tegasnya.

Dalam pembahasan di DPR, sejumlah partai seperti Golkar, NasDem, PKS dan PDIP mendukung adanya threshold. Angka threshold diambil dari hasil Pemilu 2014. Sementara Demokrat, PPP, PKB tak ingin adanya ambang batas presiden.

Grace memastikan, PSI yang sudah lolos verifikasi parpol di Kemenkum HAM ini tidak menyetujui adanya presidential threshold. Apalagi, proses verifikasi partai politik sudah sedemikian rumit.

"Kalau kita posisinya tidak setuju dengan adanya presidential threshold, karena untuk menjadi peserta pemilu syarat untuk lolos verifikasi partai di Indonesia itu sudah yang tersulit di dunia. Artinya jika sudah punya sertifikasi, kantor pengurus sampai kecamatan itu hidup dan terorganisir dengan baik. Harusnya itu sudah cukup bagi sebuah partai untuk bisa mengikuti pemilu dan memajukan calon presidennya sendiri," jelas Grace.

Livecasino338

 Lebih jauh, Grace juga yakin, calon-calon yang akan muncul di Pilpres 2019 mendatang tidak akan banyak. Oleh sebab itu, dia merasa tak perlu khawatir dihapusnya ambang batas presiden bisa memunculkan banyak calon presiden.

"Tidak usah khawartir presidennya akan banyak, karena pasti secara alami akan terjadi koalisi. Kalau kita lihat pemilu di provinsi saja, orang pasti akan berhitung apa saya punya elektabilitas yang cukup, masa iya elektabilitas rendah akan tetep nekat mau mencapreskan diri padahal untuk verifikasi saja sudah cukup sulit," terang dia. [rnd]

DPR mau tambah 19 kursi, pemerintah cuma setuju 5

Pelantikan anggota DPR.

Pansus RUU Pemilu mengusulkan penambahan 19 anggota DPR menjadi 579 kursi di Pemilu legislatif 2019. Sedangkan Sekjen Kemendagri Yuswandi A Tumenggung mengatakan pemerintah tetap konsisten menginginkan penambahan anggota DPR hanya berjumlah 5 kursi.

"Ya pemerintah pada posisi yang menyarankan lima ya. Artinya 3 untuk Kaltara, dua koreksi terhadap kemahalan kursi di Riau dan Kepri. Sehingga kalau itu dikoreksi Riau dan Kepri satu-satu, itu sudah komparabel dengan dapil-dapil lain," kata Yuswandi usai rapat dengan Pansus RUU Pemilu di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/5).

Pemerintah juga telah melakukan simulasi penambahan 10 kursi anggota DPR sebagai jalan tengah. Dalam simulasi itu, 5 kursi berasal dari DOB (daerah otonomi baru), Kalimantan Utara dan koreksi kemahalan kursi di Riau dan Kepulauan Riau. Sementara, 5 lainnya berasal dari redistribusi kursi dari daerah-daerah yang terkoreksi akibat adanya DOB.

"Kemudian ada juga simulasi tambah 10 (kursi) itu tetap saja tadi Kaltara sama koreksi Riau dan Kepri lima itu. Yang lima itu pada waktu DOB yg lalu, ada daerah-daerah provinsi yang diambil," jelasnya.

"Contohnya maluku yang mengambil dari Maluku Utara, NTB. Papua barat mengambil dari Papua. Gorontalo mengambil dari Sulut. Nah itu kita kembalikan," sambung Yuswandi.

Di pihak DPR, kata Yuswandi, Pansus meminta penambahan 19 anggota DPR tanpa adanya redistribusi. Dia menilai penambahan jumlah 19 kursi itu seharusnya dilakukan dengan meredistribusi kursi dari daerah kelebihan ke daerah yang kekurangan.

"Lalu DPR datang dengan simulasi yang 579. Nah 579 itu esensinya sebetulnya redistribusi ada yang ditambah ada yang dikurang. Tapi maunya yang dikurangi itu tidak terjadi, seperti sekarang," tegasnya.

Oleh karena itu, pemerintah akan melakukan rapat internal untuk membahas permintaan penambahan 19 kursi anggota DPR dari Pansus RUU Pemilu.

"Tapi Pemerintah posisinya dicek dulu ya belum putus ya," pungkasnya.

Sebelumnya, Pansus RUU Pemilu menyepakati usulan 19 anggota DPR tanpa redistribusi. Pemerintah diminta melakukan rapat internal membahas kesepakatan pansus tersebut. Pasalnya, pemerintah tetap ingin penambahan 5 anggota DPR menjadi 565 kursi.

Livecasino338

"Pansus DPR sepakat tambah 19, pemerintah internalisasi dulu menghitung. Penambahan 19 tanpa redistribusi. Dengan catatan, kalau tambah 5 dengan redistribusi, 10 dengan redistribusi, dan catatan NasDem tambah 10 tanpa redistribusi," kata Ketua Pansus RUU Pemilu, Lukman Edy.

Senada dengan Lukman, anggota Pansus dari Fraksi Partai Golkar Rambe Kamarul Zaman menegaskan keputusan menambah 19 anggota DPR baru itu telah bulat tanpa catatan. Keputusan ini dengan mempertimbangkan pertambahan jumlah penduduk di dapil-dapil.

"DPR itu 19 bulat, tidak pakai catatan redistribusi dan realokasi. Kalau pemerintah tetap tawarkan 5 ya sudah, kita bicarakan lain kali lagi. Sudah ada pertimbangan dari pemerintah dengan pertambahan jumlah penduduk," tegasnya. [bal]