Tampilkan postingan dengan label politik. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label politik. Tampilkan semua postingan

Rabu, 02 Agustus 2017

Menanti Pertemuan Trisula Politik SBY-Prabowo-Amien Rais

SBY-Prabowo-Amien Rais
Hubungan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan Ketua Umum Partai Demokrat yang juga Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sepertinya makin erat saja. Sebab, intensitas pertemuan keduanya rencananya akan rutin digelar.

Pasca 2014, pertemuan keduanya baru kembali terjadi pada Kamis (27/7) lalu. Saat itu Prabowo bertandang ke kediaman SBY di Cikeas, Bogor. Suasana akrab antara keduanya terlihat saat itu. Bahkan SBY sampai-sampai mendatangkan pedagang nasi goreng gerobak ke kediamannya untuk menyuguhkan nasi goreng buat Prabowo yang notabene teman SBY sesama di militer dulu.

Usai pertemuan, keduanya kompak saling memuji dan menyatakan bakal membuat gerakan moral untuk mengawasi pemerintahan Jokowi. Keduanya juga kompak mengritik pemerintahan Jokowi. Mulai dari presidential threshold 20 persen dalam UU Pemilu yang baru saja disahkan DPR hingga kekhawatiran pemerintah bakal abuse of power.

Rupanya, pertemuan keduanya tak selesai hanya sampai di situ saja. Sebab, rencananya pertemuan rutin bakal digelar. Adalah Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon yang mengutarakan informasi tersebut.

"Kami berharap bisa mengundang Pak SBY ke Hambalang (kediaman Prabowo)," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/7).

Meski akan membuat rutin pertemuan SBY dan Prabowo, Fadli menyebut pertemuan kedua tokoh itu belum membicarakan koalisi di Pemilu 2019. Pertemuan itu, hanya membahas seputar Undang-undang Penyelenggaraan Pemilu khususnya mengenai ambang batas presiden.

Kendati demikian, Fadli tak menampik kerjasama antara Demokrat dengan Gerindra kemungkinan besar akan terjadi di Pilkada serentak 2018.

"Salah satu yang akan dijajaki kemungkinan untuk Pilkada mengusung calon sama. Meskipun tidak mutlak tetapi termasuk bagian yang dijajaki di beberapa Pilkada," katanya.

Kemarin, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono memperjelas rencana pertemuan keduanya. Menurutnya, Prabowo akan mengundang SBY ke Hambalang akhir pekan ini.

"Mungkin minggu-minggu ini. Paling di akhir pekan," kata Arief saat dihubungi, Selasa (1/8).

Undangan tersebut disambut baik Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Agus Hermanto. Dia mendukung pertemuan SBY dengan Prabowo dilakukan secara rutin.

"Ide yang bagus karena apapun juga kalau komunikasi secara rutin kan jauh lebih tepat, lebih baik sehingga rencana-rencana apapun bisa diakumulasikan secara baik," kata Agus di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

Tak cuma itu, Agus mengungkap bahwa pertemuan rutin juga akan dilakukan dengan elite-elite dari partai lain. Bahkan, SBY dan Prabowo rencananya juga akan dipertemukan dengan Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais.

"Mungkin setelah ini tentunya pertemuan rutin dengan pak SBY, pak Prabowo, dengan barangkali Pak Amien Rais. Dengan siapa saja tentunya semuanya akan dikombinasikan sehingga pertemuan-pertemuan lebih dekat tentunya jauh lebih baik," kata Agus.

Menurutnya, empat partai yakni PAN, PKS, Gerindra dan Demokrat bisa menggelar pertemuan lebih intensif setelah adanya kesamaan pandangan dengan menolak penerapan ambang batas pencalonan presiden 20 persen.

"Bisa saja seperti itu karena kan pada saat kemarin kalau kita melihat partai-partai yang tidak mendukung presidential threshold kan empat ini. Barangkali itu juga yang membuat satu pandangan, satu hal yang lebuh terukur untuk masalah Pemilu 2019," terangnya.

Apa yang diungkapkan Agus diamini oleh Arief Poyuono. Dia membenarkan adanya rencana pertemuan antara SBY-Prabowo dengan petinggi PAN termasuk Amien Rais.

"Bisa saja ketemu di rumahnya. Kantor PAN atau dimana saja. Yang pasti kita akan melakukan agenda roadshow ke berbagai pihak yang menjadi stakeholder pemilu negara ini," katanya.

Nama SBY, Prabowo dan Amien Rais sudah tak asing lagi di dunia perpolitikan tanah air. Ketiganya merupakan politikus senior kawakan. Pertemuan ketiganya tentu akan membawa efek politik di tanah air. Sebab ketiganya merupakan 'roh' dari masing-masing parpol Demokrat, Gerindra dan PAN.

Ketiganya kerap mengritik pemerintahan Jokowi-JK. SBY tercatat pernah berkicau di akun twitternya soal juru fitnah dan penyebar kebohongan tengah berkuasa di negeri ini. Selain itu SBY juga kerap mengritik pemerintahan Jokowi soal ekonomi, salah satunya soal angka kemiskinan yang posisinya cukup tinggi.

Sementara Prabowo, meski sempat berbalas kunjungan dengan Jokowi, mantan Danjen Kopassus itu juga kerap mengritik pemerintahan Jokowi. Sebut saja dari melemahnya nilai tukar rupiah terhadap USD, kekayaan alam Indonesia yang mengalir ke luar negeri, penjualan BUMN.

Livecasino338
Hal yang sama juga dilakukan Amien Rais. Pria yang disebut sebagai 'Bapak Reformasi' itu kerap mengritik pemerintahan Jokowi dari soal ekonomi hingga hukum. Terakhir Amien meminta kader PAN yang menjabat Menpan RB Asman Abnur mundur dari kabinet Jokowi-JK.

Kini ketiganya bakal dipertemukan. Isu UU Pemilu menjadi salah satu perekatnya. Sudah menjadi rahasia umum dalam UU Pemilu, Demokrat, Gerindra dan PAN 'sehati'. Ketiganya satu gerbong mendukung presidential threshold 0 persen pada paripurna DPR, Kamis (20/7) lalu. Kini publik pun menunggu pertemuan tiga politikus tersebut dan hasilnya. [dan]

Selasa, 01 Agustus 2017

Prabowo dipecat SBY, benarkah? Ini kesaksian BJ Habibie


Prabowo Subianto
Pertemuan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menuai banyak komentar. Kasus lama soal karir Prabowo pun kembali diungkit.

SBY disebut-sebut sebagai salah satu anggota dewan kehormatan perwira yang memberi rekomendasi agar Prabowo dipecat dari dinas militer.

Para politisi Gerindra membantah soal pemecatan ini. Mereka menegaskan Prabowo diberhentikan dengan hormat.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra menyebut tak pernah Prabowo dipecat oleh SBY. "Nggak pernah Pak SBY pecat Pak Prabowo," kata Fadli kepada sejumlah media.

Fadli menegaskan isu lama ini sengaja dimunculkan oleh pihak-pihak yang tak ingin melihat SBY dan Prabowo bersatu.

Beda kata Gerindra, beda catatan Presiden ketiga Republik Indonesia BJ Habibie. Secara runut Habibie menggambarkan pertemuannya dengan Prabowo di Wisma Negara tanggal 22 Mei tahun 1998. Kisah ini dituliskan dalam buku biografinya Detik Detik Yang Menentukan.

Pangkostrad Letjen TNI Prabowo Subianto datang dengan dua kendaraan, salah satunya ditumpangi oleh pengawal. Anak begawan ekonomi Soemitro Djojohadikusumo itu ingin menanyakan jabatannya yang baru saja dicopot. Sebelum bertemu Habibie , Prabowo diperiksa secara ketat, senjata yang dibawa juga dilucuti oleh pasukan pengawal presiden.

Pencopotan dilakukan karena adanya informasi pergerakan pasukan di bawah kendali Prabowo. Adalah Menhankam/Pangab Jenderal Wiranto yang melaporkan hal tersebut. Tanpa berpikir panjang Habibie langsung mengambil keputusan.

Setelah diberi izin masuk ke dalam ruangan, keduanya yang memang dikenal akrab saling peluk dan mencium pipi. Kemudian, sempat terjadi dialog dalam bahasa Inggris, sebelum akhirnya Prabowo berbicara dengan nada tinggi.

"Ini penghinaan bagi keluarga saya dan keluarga mertua saya Presiden Soeharto . Anda telah memecat saya sebagai Pangkostrad," tegas Prabowo dikutip dalam buku Prabowo: Ksatria Pengawal Macan Asia karya Femi Adi Soempeno dan Firlana Laksitasari.

Habibie menjawab, "Anda tidak dipecat, tapi jabatan anda diganti."

Prabowo balik bertanya, "Mengapa?" Habibie kemudian menjelaskan bahwa dia menerima laporan dari Pangab bahwa ada gerakan pasukan Kostrad menuju Jakarta, Kuningan, dan Istana Negara.

"Saya bermaksud mengamankan Presiden," kata Prabowo.

"Itu adalah tugas Pasukan Pengamanan Presiden yang bertanggung jawab langsung pada Pangab dan bukan tugas anda," jawab Habibie .

"Presiden apa anda? Anda naif? jawab Prabowo dengan nada marah.

"Masa bodoh, saya Presiden dan harus membereskan keadaan bangsa dan negara yang sangat memprihatinkan," jawab Habibie .

"Atas nama ayah saya, Prof Soemitro Djojohadikusumo dan ayah mertua saya Presiden Soeharto , saya minta Anda memberikan saya tiga bulan untuk tetap menguasai pasukan Kostrad," kata Prabowo.

Habibie menjawab dengan nada tegas, "Tidak! Sampai matahari terbenam anda sudah harus menyerahkan semua pasukan kepada Pangkostrad yang baru. Saya bersedia mengangkat anda menjadi duta besar di mana saja!"

"Yang saya kehendaki adalah pasukan saya!" jawab Prabowo.

"Ini tidak mungkin, Prabowo," tegas Habibie .

Ketika perdebatan masih berlangsung seru, Habibie kemudian menuturkan bahwa Letjen Sintong Panjaitan masuk sembari menyatakan kepada Prabowo bahwa waktu pertemuan sudah habis.

Livecasino338
"Jenderal, Bapak Presiden tidak punya waktu banyak dan harap segera meninggalkan ruangan," kata Letjen Sintong Panjaitan yang saat itu menjabat sebagai penasihat militer presiden.

Setelah itu Prabowo menempati posisi baru sebagai Komandan Sekolah Staf Komando (Dansesko) ABRI menggantikan Letjen Arie J Kumaat. Prabowo mengisahkan serah terima jabatan dilakukan secara sederhana dan tertutup.

"Belum pernah ada perwira tinggi dipermalukan institusinya, seperti yang saya alami," kata Prabowo.

Selanjutnya, Prabowo harus menjalani sidang Dewan Kehormatan Perwira. Prabowo disinyalir terlibat dalam penculikan aktivis saat masih menjabat sebagai Danjen Kopassus. 15 Perwira tinggi bintang tiga dan empat mengusulkan ke Pangab agar Prabowo dipecat.

Ada nama Letjen Susilo Bambang Yudhoyono dalam deretan para perwira itu.

Setelah peristiwa itu, Prabowo meninggalkan Indonesia dan tinggal sementara waktu di Yordania. Namun menurut Fadli, kepergian Prabowo sudah seizin BJ Habibie. Gerindra pun yakin Prabowo tak dipecat tapi diberhentikan Presiden BJ Habibie dengan hormat. [ian]

Rabu, 26 Juli 2017

Demokrat Sebut Prabowo adalah Sahabat SBY

Prabowo bertemu SBY
Juru Bicara Partai Demokrat Dede Yusuf mengatakan, partainya telah menggelar rapat untuk membahas pertemuan dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Demokrat dan Ketua Umum Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sangat terbuka untuk bertemu dengan Prabowo.

"Saya baru tadi malam rapat dengan SBY ya soal pertemuan dalam politik boleh-boleh saja. Bebas," kata Dede di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (26/7).

Namun, Dede enggan membocorkan waktu pertemuan antara Prabowo dan SBY akan dilakukan. Menurutnya, SBY dan Prabowo sudah sering berkomunikasi karena keduanya adalah sahabat.

"Pak SBY itu kan sahabatnya Prabowo. Tinggal angkat telpon sudah pasti bisa hanya apakah momennya yang tepat," terangnya.

Sementara, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Agus Hermanto mengungkapkan, pertemuan SBY-Prabowo lebih ke arah koordinasi antara kedua tokoh politik. Demokrat belum menentukan sikap terkait ajakan Gerindra untuk membentuk poros di Pilpres 2019.

"Di sini tidak ada merapat atau tidak. Di sini adanya koordinasi. Jadi tak ada yang diam terus yang lain merapat. Nggak. Pasti ada koordinasi dua atau tiga karena Gerindra dan Demokrat sama-sama mempunyai presidential threshold tidak sampai 20 persen. Begitu pun dengan yang lain," pungkasnya. [noe]

Livecasino338

 

Sabtu, 15 Juli 2017

DP 0 Rupiah untuk Pendapatan Rp 7 juta-Rp 10 juta Per Bulan

Livecasino338
Wakil gubernur terpilih DKI Jakarta Sandiaga Uno menyebut, program rumah DP 0 rupiah yang dia gagas bersama gubernur terpilih DKI Jakarta Anies Baswedan untuk masyarakat berpenghasilan antara Rp 7 hingga Rp 10 juta.

Sandiaga menyampaikan pernyataan ini saat ditanya soal solusi bagi warga yang direlokasi ke rumah susun sewa (rusunawa) dan ingin agar unit rusunnya itu berubah menjadi hak milik. Ia ditanya apakah warga dapat memiliki unit rusun melalui program DP 0 rupiah.

"Itu yang mereka harus dipastikan mereka bisa sanggup mencicil. Karena DP 0 rupiah kategorinya untuk pendapatan sekitar Rp 7-Rp 10 juta per bulan. Kalau di bawah itu enggak cocok untuk pola rumah dengan DP 0 rupiah," kata Sandiaga ditemui di posko pemenangannya di Melawai, Jakarta Selatan, Selasa (11/7/2017).

Menurut Sandiaga, konsep rusunawa berbeda dengan DP rumah 0 rupiah. Ia juga menyampaikan, untuk mereka yang berpenghasikan di bawah Rp 7 juta, sedang disiapkan skema kepemilikan rumah lain yang memungkinkan.

Menurut dia, rumah bagi masyarakat dengan penghasilan rendah ini masuk dalam program kerjanya.

"Justru ada skema lain yang nanti di pokja perumahan, yang kemarin masuk di 23 rencana kerja kami," ujarnya.

Selain itu, Sandiaga mengatakan, saat ini pokja tim pemerintahannya masih mengkaji cara agar rusunawa bisa dimiliki oleh penghuninya.

Livecasino338
Jika memungkinkan, kata dia, tak menutup kemungkinan rusunawa bisa berubah jadi hak milik.

"Kita sekarang lagi menghitung dari segi kebijakannya apakah kebijakan tersebut pas untuk membantu warga. Itu yang harus dihitung dengan baik," kata Sandi.

Rabu, 12 Juli 2017

Eksepsi ditolak, Buni Yani yakin kasusnya ada sarat muatan politis

Buni Yani jalani sidang
Terdakwa Buni Yani kecewa dengan ditolaknya nota keberatan atau eksepsi yang diajukan. Penolakan itu memastikan kasus dugaan pelanggaran UU ITE tersebut dilanjutkan di Pengadilan Negeri Bandung.

Buni Yani mengatakan, dirinya yakin sejak kasus itu bergulir sembilan bulan lalu memang syarat akan muatan politis. ‎ "‎Yang mengatakan tidak ada unsur politis, bohong, bodoh," kata Buni Yani seusai sidang yang digelar di Gedung Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Kota Bandung, Jalan Seram, Kota Bandung, Selasa (11/7).

Indikasi-indikasi adanya muatan politis dimulai ketika diketahui sidang yang semula bakal dilaksanakan di Pengadilan Negeri Depok dipindahkan ke Pengadilan Negeri Bandung. ‎"Ini perkara sengaja dipindahkan dari Depok ke Bandung. Dalam peraasaan saya sebagai terdakwa, sudah sembilan bulan proses hukum berjalan dan ada niat kurang baik dari jaksa," tuturnya.

Dia justru menuding, ada campur tangan dari pihak Jaksa Agung yang membuat persidangan dirinya dipindahkan.‎ "‎‎Kita tahu Jaksa Agung berasal dari Partai Nasdem dan kita tahu Partai Nasdem adalah pertama kali mencalonkan Ahok sebagai Gubernur. Sehingga ada semacam yang dipaksakan ketika Ahok sudah dipenjara," terangnya.

Dia mengatakan, dalam perjalanannya kasus tersebut sebenarnya tidak memenuhi unsur pidana. Pendapat ahli menyebutkan bahwa Buni Yani tidak layak masuk ke meja persidangan.

livecasino3338
"‎Ahli hukum independen sudah bersaksi dan tidak ada unsur pidana.‎ Tetapi tetap diproses hukum naik ke atas," imbuhnya. [rhm]

Selasa, 04 Juli 2017

Sandiaga menyebutkan bahwa pulau reklamasi jadi pusat hiburan malam itu baru usulan

Reklamasi pulau
Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih Sandiaga Uno angkat bicara terkait munculnya usulan menjadikan Pulau Reklamasi sebagai pusat hiburan malam yang disampaikan tim kerja Anies-Sandi. Dia tidak menampik adanya usulan itu.

"Jadi itu masukan ya. Jadi sebelumnya ada masukan bahwa itu jadi sport city dan saya enggak mau bicara lebih detil lagi," ujar Sandiaga saat ditemui di Universitas Mercu Buana, Jakarta Barat.

Usulan itu disampaikan ke tim sinkronisasi yang dipimpin mantan Menteri ESDM Sudirman Said. Setiap usulan yang masuk langsung dipelajari. Namun Sandiaga buru-buru menjelaskan, Pulau Reklamasi jadi pusat hiburan malam masih sebatas usulan.

"Belum ada rencana itu. Jadi kemarin baru usulan. Saya baru bicara tadi pagi sama Pak Dirman (Sudirman Said). Saya sampaikan usulan-usulan tersebut, silakan dirundingkan," tegasnya.

Sandiaga menjelaskan, ada timnya yang khusus bertugas menampung semua aspirasi dan masukan dari masyarakat, baik yang mendukung pasangan Anies-Sandi maupun yang tidak mendukungnya. Semua ide dan masukan dari masyarakat disampaikan ke tim sinkronisasi.

"Kami harus sampaikan, tentunya nanti akan disampaikan ke tim sinkronisasi dan akan jadi masukan," jelasnya.

Sebelumnya, Tim kerja wisata dan budaya Anies-Sandi, Henry K Rudin mengusulkan untuk memanfaatkan pulau yang sudah terlanjur jadi dari proyek reklamasi itu dijadikan tempat hiburan malam.

"Mengusulkan agar kiranya salah satu pulau buatan yang sudah terlanjur jadi sebagai pusat hiburan malam di Jakarta," katanya, Minggu (2/7).

Henry mencontohkan, di berbagai negara, pusat hiburan malam jauh dari pemukiman warga. Sehingga tidak akan mengganggu warga yang tinggal di sekitarnya.

"Seperti ada di Dubai, Singapura, atau Pattaya. Kalau di luar negeri itu ada tempat khusus hiburan malam. Jadi khusus untuk hiburan malam jauh dari pemukiman," terangnya.

Ketua Tim Sinkronisasi Anies Baswedan- Sandiaga Uno, Sudirman Said membantah adanya rencana menjadikan pulau reklamasi di utara Jakarta sebagai lokasi pusat hiburan malam.

Sudirman mengatakan Tim Sinkronisasi saat ini telah memiliki landasan dari aspek hukum dan aspek ekonomi untuk menolak reklamasi. Sementara untuk pulau reklamasi yang sudah telanjur dibangun, tim itu mengundang auditor lingkungan untuk memeriksanya.

"Pemanfaatan pulau reklamasi sebagai pusat hiburan malam tidak pernah ada dalam rencana," kata Sudirman, Senin (3/7).

Dia menambahkan mengenai hasil audit lingkungan, pihaknya tidak bisa berandai-andai. Menurutnya, hal itu merupakan proses. "Nanti deliberatif akan ditempuh dan kita lihat hasil atau kesimpulannya," kata Sudirman. [noe]

livecasino338

Selasa, 20 Juni 2017

Trump Pecat Jaksa Senior AS Gara-gara Tolak Telepon

Donald Trump
Seorang mantan jaksa federal terkemuka di New York telah mengungkapkan bahwa dia dipecat oleh Donald Trump setelah menerima beberapa telepon tidak biasa.

"Minggu ini dia merasakan bahwa seruan dari Trump telah melewati batas antara badan eksekutif dan penyelidik kriminal independen," ujar Preet Bharara.

Dia mengatakan bahwa telah dipecat setelah menolak menerima telepon ketiga. Namun, pihak Gedung Putih tidak segera menanggapi komentar Bharara.

Obama menunjuk Bharara, yang menjabat sebagai jaksa agung federal di Manhattan, mengatakan bahwa tampaknya Trump telah mencoba untuk "menumbuhkan semacam hubungan" setelah mereka bertemu pada akhir 2016. Tapi dia merasa "tidak pantas" setelah Trump mulai menjabat.

"Frekuesi Presiden Obama memanggil saya dalam tujuh setengah tahun adalah nol," katanya.

"Berapa kali saya diharapkan dipanggil oleh presiden Amerika Serikat akan menjadi nol karena harus ada semacam proses panjang dengan yurisdiksi yang dimiliki oleh banyak orang," ujarnya.

Wawancara tersebut dilakukan beberapa hari setelah kesaksian Bharara di hadapan Senat AS dari James Comey, mantan kepala FBI yang dipecat oleh Trump pada bulan Mei, yang mengatakan bahwa Trump telah meminta jaminan bahwa dia akan "setia" mendukung Trump pada saat makan malam setelah pelantikannya.

Presiden dengan tegas membantahnya dan memecat Comey karena membocorkan percakapan pribadi. [BBC]

Livecasino338
 

Minggu, 18 Juni 2017

Ini yang dilaporkan Djarot saat temui Ahok di Mako Brimob

Djarot di depan kantor DPD PDID Jakarta.
Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat mengakui telah menjenguk Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, kemarin, Sabtu (17/6). Ia mengaku dalam pertemuan tersebut membahas masalah pekerjaan.

"Alhamdulillah Pak Ahok sehat," kata Djarot saat menghadiri acara buka bersama dengan kader di DPD PDIP, Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (18/6).

Mantan Wali Kota Blitar itu menegaskan, dalam pertemuannya dengan Ahok membahas seputar masalah kerjaan tentang DKI Jakarta. "Biasa kita bahas kerja, evaluasi kerja, laporan. Ada beberapa yang harus ya kita selesaikan. Saya juga laporkan tentang Jakgrosir, tentang sudah diresmikannya teknologi CAS (Controlled Atmosphere System)," tutur Djarot.

Djarot juga mengatakan, Ahok sempat menanyakan dirinya tentang progres pembangunan yang ada di Jakarta. "Terus kemudian beliau tanya bagaimana kelanjutan pembangunan masjid di Kalijodo. Saya sampaikan masih on schedule, Insya Allah tanggal 5. Kemudian bagaimana dengan penyelesaian Simpang Susun Semanggi, on schedule tanggal 17," ucap Djarot kepada wartawan.

Djarot mengaku pertemuan singkat tersebut sepenuhnya membahas masalah pekerjaan Pemprov DKI Jakarta. Karena waktu yang singkat, Djarot pun mengaku tidak membahas permasalahan lainnya.

"Terus koridor 13 Transjakarta dia (Ahok) tanyakan juga, saya sampaikan rinciannya dengan jelas, terus kan masih ada beberapa perbaikan dengan schedule. Jadi kita kebut pembangunannya," pungkas Djarot. [rnd]

Livecasino338

Kamis, 15 Juni 2017

Surat Untuk Buni Yani

Buni Yani
Selamat, Bung! Semoga surat ini menemui Bung dalam keadaan yang baik.

Sa menulis surat ini karena beberapa kali nama Bung muncul di lini masa sa punya Facebook. Entah mengapa. Padahal kita tidak berteman. Sa juga tidak merasa menjadi fans Bung. Juga tidak ikut-ikutan membenci Bung. Smoga surat ini sekaligus menjadi perkenalan kita.

Apa yang sa baca sungguh mengenaskan. Hidup Bung jungkir balik setelah video yang Bung edit itu tersebar luas. Video itu menjadi ‘game changer’ dalam politik Jakarta. Bahkan politik di negeri ini. Sa tidak tahu apakah Bung sadar akan hal itu atau tidak.

Sa baca di satu koran nasional bahwa buzzer-buzzer Ahok menjadikan nasib Bung merana. “Buzzer ini sangat biadab. Memfitnah orang, menghancurkan hidup orang, tapi mereka tidak pernah puas,” ujar Bung saat jumpa pers di Cikini, Jumat kemarin.

Sa paham. Begitu kasus ini meledak, Bung kehilangan pekerjaan. Hingga kini Bung belum dapat pekerjaan lagi.

Juga studi Bung di Leiden terhenti. Memang ada sa baca bahwa pihak universitas Leiden menghentikan kerjasama dengan Bung. Yang sa dengar, Bung tra ada progress dalam kegiatan akademis.

Mungkin Bung bertanya-tanya, mengapa keputusan pihak Leiden itu datang ketika Bung tertimpa kasus ini. Sa kira itu persoalan Bung dengan pihak Leiden. Sa tra bisa campur tangan.

Sa dengar Bung jualan mug untuk menyambung hidup? Bagaimana salesnya Bung? Mudah-mudahan ada peningkatan. Apapun itu, asal membawa pemasukan Bung. Yang penting kita kerja.

Nah, di sini saya sebenarnya ingin bertanya, Bung. Juga memberikan sedikit saran. Itu pun kalau Bung mau menerima.

Begini. Mengapa Bung tampak sedemikian menderita? Di media, kesan saya, Bung mengembik-embik untuk dikasihani. Hidup Bung demikian menderita hingga Bung harus jualan mug untuk menyambungnya.

Mengapa, Bung?

Menurut saya, tidak harus demikian. Bung tidak seharusnya menderita. Sebaliknya, seharusnya Bung hidup sejahtera. Maafkan, kadang sa ragu kalo Bung semenderita itu.

Mungkin Bung sengaja menurunkan derajat untuk mencapai hasil lebih besar? Sa pernah baca teknik marketing seperti ini. Orang membikin dirinya terlihat miskin supaya “konsumen”-nya jatuh kasihan. Bung tahu siapa yang punya teknik marketing seperti ini? Ya, benar. Pengemis, Bung.

Tapi demi melihat wajah Bung yang memelas di berbagai media, sa yakin Bung tulus. Bung memang benar-benar miskin. Bung benar-benar dibikin menderita sama mereka yang Bung sebut sebagai “buzzer-buzzernya Ahok” itu.

Benar, Bung. Anda tidak seharusnya menderita. Bung tidak seharusnya bernasib seperti Multatuli, yang kehilangan jabatan dan penghasilan, hanya karena melakukan kritik dan protes terhadap sistem kolonial yang merugikan rakyat pribumi. Lagipula, Bung bukan Multatuli, bukan? Perjuangan Bung dengan Multatuli itu berbeda sekali.

Sekarang sa jelaskan mengapa Bung TIDAK harus menderita.

Sekarang sa jelaskan mengapa Bung TIDAK harus menderita.

Bung, dengan hasil Pilkada DKI Jakarta seperti ini, Bung berada pada sisi yang menang. Ahok sudah kalah, Bung. Sedikitnya kekalahan itu karena andil Bung. Seandainya tidak ada video yang Bung edit itu, mustahil ada demo dengan lebih dari 7 juta peserta itu.

Mosok Bung tidak tahu efek dari video editan Bung itu? Dahsyat sekali, Bung! Kalau bom atom di Nagasaki dan Hiroshima mampu memaksa Jepang menyerah kalah, maka video editan Bung itu mampu mengubah sama sekali peta politik negeri ini. Bahkan sekarang kabarnya Presiden Jokowi pun ketar-ketir dengan hasil Pilkada Jakarta.

Bung jangan remehkan efek demo besar 212 itu. Apakah Bung tidak dengar bahwa sekarang ada Koperasi Syariah 212? Koperasi ini mentargetkan 1 juta anggota dia akhir tahun 2017. 1 juta anggota, Bung!

Juga sudah dibuka #212 Mart yang diberi embel-embel Warung Grosir Rakyat Indonesia. Benar, Bung. Banyak orang mengkapitalisasi 212.

Bung, Anda itu sudah diangkat jadi “Pahlawan Islam Medsos.” Apakah Anda tidak sadar ini adalah modal atau capital untuk Bung? Mengapa tidak Anda manfaatkan ini?

Bung tahu siapa ‘role model’ yang harus Bung jadikan kiblat? Menurut saya, Bung harus melihat Munarman. Dia tokoh yang menarik dan tahu melihat situasi. Ketika dia tahu karirnya tidak begitu bagus sebagai pembela HAM dia segera beralih. Dia akhirnya bekerja untuk Rizieq Shihab dan menjadi Panglima FPI. Karir dan keberuntungannya terus menanjak di FPI. Apakah Bung kira Munarman akan bisa seperti sekarang kalau dia masih tetap saja menjadi public defender lawyer?

Sampai tahap ini, Bung, Anda sudah sampai pada ‘point of no return.’ Anda tidak bisa kembali lagi ke kehidupan Anda yang dulu. Hapuskanlah ilusi untuk menjadi intelektual liberal itu. Anda tidak akan pernah sampai disana. Lagipula, kelompok intelektual liberal itu tidak akan pernah menghargai Anda.

Juga, lupakanlah Leiden itu. Jangan Bung kenang-kenang lagi. Itu masa lalu, Bung. Malahan menurut saya, lupakan sama sekali dunia akademis. Nanti Bung kembali kalau dunia akademis sudah sepenuhnya menjadi syariah. Tidakkah Bung lihat mahasiswa-mahasiswa Indonesia sekarang rajin sekali mengkaji kekhalifahan? Harapan ada disini, Bung. Tapi untuk sementara ini intelektual-intelektual liberal itu masih berkuasa. Walaupun pengaruhnya sudah sangat berkurang.

Jadi, Bung, Anda kudu memanfaatkan kesempatan ini. Bung kudu lebih galak. Bung kudu tampil semaksimal mungkin. Lebih seringlah berdiri di sisi Rizieq Shihab. Juga mendekatlah ke orang seperti Ustad Al Khathath. Mereka-mereka ini pengaruhnya sedang pasang sekarang.

Oh ya, jangan lupa. Ada Pak Gubernur terpilih itu. Kemudian Pak Wagub yang kayanya setengah mati itu. Kemudian familinya Pak Wapres. Jangan lupa Pak Ketua Perindo itu. Oh ya, yang paling penting itu adalah keluarganya Pak Harto yang kekayaannya masih utuh itu. Pokoknya banyak yang bisa menyokong Anda.

Juga, Bung, Anda harus rajin-rajin menyerukan pengenyahan kaum kafir model saya ini. Itu penting untuk marketing Anda, Bung. Itu juga bisa jadi satu cara untuk melawan intelektual-intelektual salon yang sok omong ‘politically correct’ itu.

Orang-orang ini, Bung, memang sok. Kayak mereka saja yang paling toleran. Kalau mereka tidak bisa bertoleransi terhadap cara berpikir orang seperti Rizieq Shihab dan koleganya, bagaimana mereka bisa mengklaim diri sebagai yang paling toleran?

Pendeknya, Bung, tolaklah pendefinisian mereka atas diri Bung. Bung harus kemukakan apa yang seolah-olah jadi keyakinan (conviction) Anda. Kalau mereka bilang itu intoleran, Anda harus balas dengan bilang, “What the heck?”

Oh ya, jangan lupa Bung sitir beberapa ayat saban Bung omong. Saya lihat di banyak foto, Bung sudah berbaju gamis kemana-mana. Itu sudah bagus. Juga katok cingkrang? Sudahkan Bung pakai? Itu penting. Penampilan lahiriah itu penting. Itu bahkan jadi langkah pertama untuk mengkapitalisasi kepahlawanan Anda.

Soal mug itu. Saya kira itu langkah yang bagus. Anda sudah menjadi brand name tersendiri. Anda punya konsumen. Bung tahu kan siapa konsumen Bung? Aha! Ini yang tidak banyak orang tahu, khususnya para intelektual salon yang sok liberal itu,

Pendukung-pendukung Bung itu kebanyakan kelas menengah yang berduit!

Bung, mereka yang mendukung 212 ini bukan golongan miskin Bung! Mereka itu golongan menengah ke atas. Banyak dari mereka PNS atau keluarga militer dan polisi. Pokoknya mereka-mereka yang sudah cukup kaya tapi merasa kosong karena dulu pernah berharga dan sekarang tidak. Coba Bung bayangkan jadi PNS di jaman Orde Baru. Orang hormat sekali kan? PNS punya partai besar, punya pelindung orang super kuat (Suharto), bisa menentukan hitam putih negeri ini. Sekarang? Orang tidak takut pada PNS. Orang bisanya cuman menuntut mereka bekerja saja. Itulah sasaran marketing Anda, Bung.

Livecasino338

Nah, Bung, kurang apa lagi? Sa senang dengan rambut perak Bung. Sayang demi kepentingan marketing, Bung harus berkopiah. Anjuran saya, sesekali Bung bukalah kopiah kalau bicara di depan media atau TV. Atau ketika memberikan ceramah. Perlihatkanlah rambut perak Bung yang bagus itu. Itu juga salah satu trade-mark Bung.

Sa kira, sudah cukup panjang lebar sa berbicara. Mudah-mudahan Bung tidak bosan membaca. Sa optimis, Bung punya masa depan cerah. Jika sistem kekhalifahan menang di negeri ini, niscaya Bung akan dikenang juga. Siapa tahu nama Bung bisa menggusur nama-nama jalan si kafir seperti Pierre Tendean, Agustinus Adi Sucipto, dan lain-lain itu.

Pokoknya saya harap Bung sukses. Maaf, saya tidak berdoa untuk Bung. Apalah arti doa seorang kafir seperti saya ini. Mubazir bukan?

Salam dari jauh untuk Bung dan keluarga juga.

Hormat saya,

-MS

Minggu, 11 Juni 2017

Kenapa Marah Terus Sih Pak Amin?


Amin Rais
Pak Amin, semoga Bapak diparengi sehat ya. 2 minggu terakhir pasti Bapak sibuk wira-wiri gedung DPR dan KPK, sayang Bapak lupa undang2nya kan ada bhw orang yg berstatus perkara gak boleh ditemui pimpinan KPK, kecuali DPR, khususnya FH dan FZ dua sejoli sohib dan karib ini sudah pasang badan utk Bapak, malah FZ mau ganti uang 600 jt ke KPK.

Pak Amin yg bijak, sy tambah ngenes lihat Bapak ngeluarkan alasan terus ttg uang itu padahal ya sudah masuk ke rek Bapak sebanyak 6 kali pula. Jadi kalau Bapak bilang itu uang operasional dari SB apakah ada sebelum atau sesudah tragedi 600 jeti itu ditransfer rutin dari SB utk Bapak.

Pak, Pak, ini sebenarnya titik kulminasi dari bgt banyak kegiatan yg Bapak ikuti, demo 411 Bapak ada, 212 Bapak juga ada, stlh itu Bapak gencar nyerang Ahok, sampai ada yg nulis cerpen korupsi eh Bapak kasi kata pengantar, abis gitu Bapak pula yg kena tampar.

Kawan2 dan Bapak sudah berhasil memenjarakan Ahok, orang jujur dan baik itu dipaksa lengser hanya karena bbrp teman Bapak terganggu mata airnya, jadi krn kepentingan bbrp orang Jakarta kehilangan orang baik nan jujur, tapi perdulikah Bapak, sy rasa tidak, sy berharap sekali lagi berharap 600 jt salah transfer, krn kl secara sadar Bapak terima maka Bapak adalah bagian dari kebanyakan teman2 Bapak yg tukang mega nyopet.

Kemarin ada isu kawan2 PAN Jatim mau ngeluruk KPK utk menanyakan kasus Bapak, sy makin binun kapasitas kawan2 ini apa, apa dgn 10 rebu orang terus KPK nyerah dan menyatakan Pak Amin ternyata salah terima, bukan ditransfer tapi dilempar ama bundelan 100 rebuan.

Saya kebayang andai saja Bapak dan Pak Din seperti Buya, indahnya negeri ini, dua ormas islam membawa kedamaian, bukan mengancam malah mau mempolisikan, kebayang pula sosok mbah Dahlan, sosok militan dan berintegritas kpd agama dan bangsanya, bagaimana tekadnya mendirikan Sekolah dan Rumah sakit utk pribumi pd zaman dimana jarum jatuhpun dicari belanda, sosok2 seperti ini kok jd gak ada lagi, masak gak ada kaderisasi, atau memang anak2 Muhammadiyah sudah menjadi politikus sejati dimana PAN sbg wadah terus dimuati, maka kelak jadilah Muhammadiyah sebuah partai yg sarat kepentingan bukan negarawan. Muhammadiyah punya Buya, NU punya Mbah Moen, Gus Mus, Aqil Sirad.sll..Kenapa Buya kok kayak dipersonanongratakan,,ketauladannya dipaksa tenggelam, padahal nilai2 luhur kemanusiaan ada pada dirinya.

Pak Amin, sudahlah, tunggu saja tanggal mainnya, kalau Bapak dipanggil datang, kalau yg kurang jelas tanyakan. Jadi jangan konfrensi press ngumbar marah, malah mengatakan dirinya orang besar, pdhl status yg disandang itu kayak jet coaster naik turunnya cepat juga. Besar atau kecil tidak usah kita yg bilang, karena rakyat sekarang nonton tvnya non stop dan urusan artis ganti stocking aja mereka tau apalagi berita duit 600 jt ya pasti luar kepala. tinggal skrg 600 jt itu buat bahagia atau sengsara nanti biar KPK yg memprosesnya dan Hakim yg memutuskannya.

Livecasino338

#Indonesia darurat korupsi, kalau masih mau mencuri pergilah dari negeri ini.

Sabtu, 10 Juni 2017

Kasus Habib Rizieq menjadi bola panas yang mengarah ke Jokowi

Jokowi bertolak ke Tasikmalaya
Bola panas kasus chat berkonten pornografi yang menyeret nama pimpinan Front Pembela Islam Rizieq Syihab sebagai tersangka, mengarah ke Presiden Jokowi. Sejak kasus ini mencuat, barisan pembela Habib Rizieq menuding ada pihak-pihak yang mengkriminalisasi ulama dan aktivis Islam.

Ketua Presidium alumni aksi 212 Ansufri Idrus Sambo termasuk salah satu yang bersuara keras di tengah kasus Rizieq. Dia menilai, kegaduhan di negeri ini terjadi karena adanya kriminalisasi terhadap ulama. Dia yakin, tidak akan terjadi kegaduhan jika pemerintah dan aparat kepolisian tidak melakukan kriminalisasi terhadap ulama dan aktivis Islam. Sambo mengingatkan Jokowi agar menghentikan kegaduhan ini. Dia khawatir umat muslim kembali bergerak dengan 'sasaran tembak' pemerintah yang berkuasa.

"Kita sudah capeklah berjuang pas Pilkada kemarin sampai Ahok dipenjara. Jangan sampai umat bergerak lagi, ini nanti sasarannya Presiden. Kalau kemarin kan baru sampai ke tingkat Gubernur. Ini berbahaya, bisa menyebabkan perpecahan konflik horizontal, Ini berbahaya," katanya di halaman masjid Istiqlal, Jakarta, Jumat (9/6).

Dia berharap Presiden Joko Widodo bisa mengambil keputusan yang sangat penting terkait kasus yang membelit Rizieq Syihab. "Kami berharap pak Jokowi di bulan Ramadan ini mengambil keputusan membuat kebijakan yang sangat penting yaitu membebaskan para ulama kita, aktivis yang dikriminalisasi, jangan ada politik balas dendam," ujar Sambo.

Sambo juga menuding, rezim penguasa telah melakukan kriminalisasi terhadap para ulama. Bahkan, penetapan sebagai tersangka Rizieq yang penuh intrik menambah daftar kriminalisasi terhadap para tokoh ulama dan aktivis selama pemerintahan Jokowi. Presiden dinilai tidak membuat suasana menjadi kembali kondusif, justru sebaliknya.

"Sayang lagi-lagi sangat disayangkan. Di tengah harapan besar kami, bukannya bapak Presiden menyiramkan air, malah justru menyiramkan bensin ke dalam hati, yang malah makin memperkeruh suasana, bahkan menambah akselerasi potensi perpecahan semakin kuat, dengan menetapkan Habib Rizieq tersangka dalam kasus pornografi yang sangat kental rekayasa hukum," ujarnya di Masjid Baitur Rahman, Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (31/5).

Bahkan mereka meminta Wakil Presiden Jusuf Kalla agar menasihati Jokowi. Selain itu, mereka akan meminta masukan dan memohon bantuan untuk membujuk Jokowi melakukan intervensi dalam kasus chat pornografi ini.

"Kita berharap Pak Jusuf Kalla akan memberikan pencerahan-pencerahan kepada Bapak Jokowi. Kita datang ke Jusuf Kala, kita datang sebagai orangtua, mudah-mudahan Pak Jokowi bisa dinasihati Pak Jusuf Kalla," ujarnya.

Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) menilai aksi kriminalisasi terhadap ulama, tokoh oposisi maupun aktivis Islam terus terjadi secara massif. GNPF menduga kasus yang yang belakangan ini terjadi sarat dengan rekayasa. Tujuannya agar masyarakat menilai negatif peran ulama, pimpinan oposisi dan aktivis Islam.

Ketua GNPF Bachtiar Nasir menuding ada pihak-pihak yang mengarahkan pandangan bahwa ulama dan aktivis Islam seolah-olah antiPancasila, keberagaman atau kebhinekaan, dan keutuhan NKRI. Lagi-lagi, mereka meminta Jokowi turun tangan.

"Menyerukan kepada Presiden Joko Widodo untuk segera mengambil langkah-langkah serius guna menghentikan kriminalisasi terhadap ulama, tokoh oposisi maupun aktivis Islam," ujar Bachtiar Nasir melalui siaran pers yang diterima, Selasa (6/6).

Kuasa hukum Rizieq Syihab juga melempar bola panas ke Presiden Jokowi. Menurutnya, penetapkan tersangka kasus chat berkonten pornografi kepada kliennya sebagai bagian dari upaya kriminalisasi. Penetapan ini membuat tim kuasa hukum Rizieq merasa pemerintah melakukan kriminalisasi.

"Kita minta Presiden Jokowi dengan amat sangat demi persatuan bangsa kita, janganlah mengkriminalisasi ulama ini," kata kuasa hukum Rizieq, Eggi Sudjana, di bilangan Petamburan, Jakarta, Senin (29/5).

Pihak Istana tak tinggal diam. Berkali-kali pemerintah dan polisi menyatakan bahwa kasus Rizieq murni hukum, tidak ada kaitan dengan pemerintah. Sekretaris Kabinet Pramono Anung menegaskan tidak ada upaya kriminalisasi terhadap Rizieq dalam kasus itu. Penetapan tersangka merupakan murni penegakan hukum.

"Kalau seseorang yang bersalah secara hukum, baik itu umat atau pun siapa pun menteri, termasuk para pejabat, ya dia bertanggungjawab terhadap hal itu," ujar Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (31/5).

"Jadi tidak ada sama sekali kriminalisasi terhadap ulama," tegas Pramono.

Livecasino338
Pramono mengingatkan, Indonesia adalah negara berlandaskan hukum. Setiap kasus yang terjadi harus diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

"Negara kita kan negara hukum, dan proses hukum itu proses yang terbuka. Sehingga dengan demikian kalau memang seseorang yang bersalah, ya bersalah saja. Kalau enggak bersalah ya enggak bersalah," kata politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) ini. [noe]

Sabtu, 03 Juni 2017

Kapolda Metro beri peringatan keras untuk Habib Rizieq dan pendukungnya

Kapolda Metro dan Habib Rizieq

Ketua Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Syihab sampai detik ini masih enggan kembali ke Indonesia. Meski sudah berstatus tersangka kasus chat porno dengan Firza Husein, Rizieq memilih bertahan di Arab Saudi.

Ketua Tim Advokasi Pembela Ulama dan Aktivis, Eggi Sudjana mengatakan Rizieq bersedia pulang dengan syarat. Salah satu permintaannya polisi tidak melakukan penahanan.

Kapolda Metro Jaya Irjen M. Iriawan enggak mau ambil pusing dengan permintaan tersebut. Menurutnya, kasus bisa cepat selesai asal Rizieq patuh pada peraturan hukum di Tanah Air.

"Tinggal pertanggungjawaban saja, selesai sudah," tegasnya di Mapolda Metro Jaya, Jumat (2/6).

Dia mengungkapkan, pentolan FPI itu harus menerangkan sejelas-jelasnya kasus yang kini menjeratnya di hadapan masyarakat lewat meja hijau. "Suka tidak suka, mau tidak mau yang bersangkutan (Rizieq) harus mempertanggungjawabkan. Nanti akan diuji persidangan," tuturnya.

Iriawan mengaku sudah mengajukan surat ke Interpol terkait status red notice untuk Rizieq. "Sudah diajukan (ke Interpol) kemarin. Gelar perkara hari Rabu dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Dijelaskan di situ fakta-fakta saksi ahli dan sebagainya," tutur Iriawan.

Menurut Iriawan, status red notice memiliki tahapannya, di antaranya untuk penerbitan red notice perkara kasus ini harus digelar di Interpol pasca-digelar bersama Bareskrim Polri.

"Soal red notice itu baru kita kemarin gelar. Pertama gelar di Bareskrim kemudian gelar di interpol. Interpol akan mengkaji ini, kita tidak bisa sembarangan. Kita masih tunggu di interpol apakah red notice itu dikabulkan atau tidak," jelasnya.

Soal ancaman jutaan massa pembela Rizieq bakal mengepung Bandara Soekarno-Hatta, Iriawan mengingatkan agar pendukung Rizieq tak berbuat yang aneh-aneh. Dia menegaskan tindakan seperti itu bakal merugikan banyak pihak.

"Enggak usah kepung-kepung bandara, mau ngapain? Malu dilihat dunia internasional bandara kita dikepung orang, untuk apa?" tegasnya di Mapolda Metro Jaya, Jumat (2/6).

Namun, kata Iriawan, apabila itu tetap dilakukan pihaknya tetap melakukan antisipasi. "Soal itu kita antisipasi," tandasnya.

Sebelumnya, Eggi mengatakan bakal ada sekitar 2-3 juta pendukung yang akan mendatangi bandara bertaraf internasional tersebut jika Rizieq dijemput paksa. Eggi meyakini bandara akan lumpuh apabila didatangi massa dengan jumlah besar.

"Bisa-bisa bandara penuh, minimal 2 sampai 3 juta orang datang ke bandara itu. Nah kalau bandara penuh, bagaimana mungkin ada penerbangan? Enggak mungkin!," ancam Eggi.

Rizieq sendiri telah membantah soal chat porno dan percakapan dengan Firza. Firza juga menegaskan bukan orang dalam chat bernada porno diduga bersama Rizieq. Firza juga menegaskan foto-foto vulgar dalam chat tersebut bukan dirinya. [did]

Livecasino338
 

Jumat, 02 Juni 2017

PSI tolak ambang batas presiden, verifikasi partai saja sudah sulit

Grace Natalie ketua PSI
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menolak diberlakukannya presidential threshold atau ambang batas parlemen dalam revisi UU Pemilu yang tengah digodok di DPR. Sebabnya, pemilu 2019 mendatang akan dilakukan serentak.

Ketua Umum PSI Grace Natalie menjelaskan, sebenarnya untuk bisa memenangkan kontestasi pemilihan Presiden, cukup memperoleh 50 + 1. Hal itu yang dia anggap sudah menjadi threshold.

"Jadi kalau kita bikin lagi presiden threshold untuk bisa mengikuti kontestasi presiden, jadinya double threshold?" ungkap Grace saat menghadiri acara diskusi terbuka di kantor PSI, Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Jumat (2/6).

Mantan presenter tvOne ini pun mempertanyakan aturan main threshold di Pemilu serentak. Sebab, antara pemilu legislatif dan pemilu presiden dilakukan bersamaan. Sehingga belum diketahui threshold partai yang bisa mencalonkan presiden.

"Jadi kalau mau dibikin threshold lagi penetapan thresholdnya darimana?" tegasnya.

Dalam pembahasan di DPR, sejumlah partai seperti Golkar, NasDem, PKS dan PDIP mendukung adanya threshold. Angka threshold diambil dari hasil Pemilu 2014. Sementara Demokrat, PPP, PKB tak ingin adanya ambang batas presiden.

Grace memastikan, PSI yang sudah lolos verifikasi parpol di Kemenkum HAM ini tidak menyetujui adanya presidential threshold. Apalagi, proses verifikasi partai politik sudah sedemikian rumit.

"Kalau kita posisinya tidak setuju dengan adanya presidential threshold, karena untuk menjadi peserta pemilu syarat untuk lolos verifikasi partai di Indonesia itu sudah yang tersulit di dunia. Artinya jika sudah punya sertifikasi, kantor pengurus sampai kecamatan itu hidup dan terorganisir dengan baik. Harusnya itu sudah cukup bagi sebuah partai untuk bisa mengikuti pemilu dan memajukan calon presidennya sendiri," jelas Grace.

Livecasino338

 Lebih jauh, Grace juga yakin, calon-calon yang akan muncul di Pilpres 2019 mendatang tidak akan banyak. Oleh sebab itu, dia merasa tak perlu khawatir dihapusnya ambang batas presiden bisa memunculkan banyak calon presiden.

"Tidak usah khawartir presidennya akan banyak, karena pasti secara alami akan terjadi koalisi. Kalau kita lihat pemilu di provinsi saja, orang pasti akan berhitung apa saya punya elektabilitas yang cukup, masa iya elektabilitas rendah akan tetep nekat mau mencapreskan diri padahal untuk verifikasi saja sudah cukup sulit," terang dia. [rnd]

Rabu, 31 Mei 2017

Mempersulit ruang gerak pelarian Habib Rizieq

Habib ketua umum FPI
Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) siap membantu Polri dalam mempersempit ruang gerak M Rizieq Shihab yang kini berada di luar negeri.

Sebab, imam besar Front Pembela Islam (FPI) yang menjadi tersangka kasus pornografi itu sudah masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) Polri.

Direktur Jenderal Imigrasi Kemenkumham Ronny F Sompie mengatakan, bahwa pihaknya selalu siap membantu pihak kepolisian, termasuk untuk memulangkan Rizieq. Berdasar pengalaman sebelumnya, katanya, imigrasi bida mencabut paspor buronan.

“Dicabut agar imigrasi di negara di mana yang bersangkutan berada bisa punya alasan membantu pemerintah Indonesia untuk bantu mengembalikan," ujarnya Ronny di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (31/5).

Hanya saja, kata Ronny, pencabutan paspor tidak bisa dilakukan tanpa permintaan dari Kepolisian. "Nggak bisa serta-merta imigrasi berinisiatif karena yang memiliki kompetensi dalam pelaksanaan penegakan hukum itu penyidik Polri," tutur mantan juru bicara Mabes Polri itu.

Selain itu, sambung Ronny, Polri juga punya berbagai alternatif untuk membawa Rizieq pulang ke Indonesia. Misalnya, berkoordinasi dengan Interpol.

Selain itu, Indonesia memiliki perwakilan di negara-negara sahabat seperti Arab Saudi. "Ada mekanisme tersendiri Polri yang bisa dilakukan selain jalur hubungan keimigrasian," imbuhnya.
Livecasino338
Meski demikian Ronny mengaku sudah bertemu dengan Wakapolda Metro Jaya Brigjen Suntana terkait upaya memulangkan. "Koordinasi lisan kita sudah, tapi kan kami memerlukan administrasi sebagai perelengkapan sehingga untuk prosedurnya ada dan proporsional," pungkasnya.(dna/JPG)

Selasa, 30 Mei 2017

Maraknya juaran kebencian dinilai jadi faktor perpecahan Indonesia

Imparsial.2017
Advokat senior Todung Muya Lubis mengatakan fenomena makin maraknya ujaran kebencian (hate speech) tengah terjadi di berbagai belahan dunia. Misalnya pada Pilpres Amerika tahun lalu, dengan banyaknya berita tidak benar yang di Indonesia disebut hoax.

Kehadiran media sosial juga memengaruhi fenomena ujaran kebencian. Ibarat mata pisau media sosial satu sisi memberikan manfaat mempermudah komunikasi. Sebaliknya media sosial juga tempat yang mudah untuk penyebaran fitnah.

"Inilah sisi yang tak bisa dihindarkan dari media sosial. Satu sisi akses komunikasi lebih luas tapi di saat yang sama tempat melakukan banyak hal fitnah dan lain-lain," kata Todung di Kantor Imparsial, Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (30/5).

Pemerintah pun telah melakukan sensor pada media sosial untuk menekan banyaknya penyebaran ujaran kebencian. Namun nyatanya upaya tersebut tak lantas meredam penyebaran konten tersebut, bahkan sebaliknya justru timbul akun-akun baru yang juga menyebar ujaran kebencian.

Data statistik yang dimiliki Kementerian Kominfo, kata Todung, tak bisa mendeteksi banyaknya ujaran kebencian yang ada di media sosial. Kominfo hanya bisa menghitung jumlah tersebut berdasarkan kasusnya saja.

"Kalau lihat statistik dari kemeninfo enggak ada statistik yang punya jumlah fitnah atau hoax yang ada. Kalau jumlah kasusnya kita bisa tahu," ujarnya.

Menurutnya, tindakan represif yang dilakukan Pemerintah untuk belum tentu bisa mengatasi masalah ujaran kebencian. Sebab ujaran kebencian hanya bisa diatasi oleh setiap individu itu sendiri.

"Tindakan represif belum tentu busa mengatasi itu. Regulasi terhadap dunia maya cuma bisa dilakukan oleh mereka sendiri yaitu self governance," ujarnya.

Akibat berbagai fitnah yang beredar di media sosial itu pun dia melihat saat ini Indonesia menjadi terpecah belah. Banyak Itang yang mengklaim Indonesia beragam namun bersikap sebaliknya.

"Saya melihat bahwa Indonesia yang sama sekali tidak merangkul satu sama lain. Klaim Indonesia yang tidak beragam yang semakin lama mendapatkan satu pilihan. dia lawan atau kawan. Kita seolah-olah dibagi dua, saudara kawan atau musuh," ungkap Todung.

Padahal tidak ada salahnya bila memiliki perbedaan pendapat. Sebuah perdebatan haruslah berawal dari perbedaan pendapat. Namun perbedaan pendapat bukan berarti harus saling bermusuhan.

"Kita enggak mau Indonesia terpecah dan terbelah tapi kalau pola ini terus berjalan kita bakal menghadapi keadaan yang tak terkendalikan," ujarnya.
Livecasino338
Untuk itu Todung mendorong para pelaku fitnah dan provokasi harus segera diproses secara hukum. Meskipun upaya yang paling efektif adalah membangun kesadaran kebangsaan yang didasarkan pada kesadaran kebangsaan.

"Paling efektif membangun suatu kesadaran kebangsaan yang didasarkan atas keberagaman dan kemajemukan yang merupakan aspek dan menjadi basis kelahiran kita sebagai bangsa Indonesia," pungkasnya. [bal]

Senin, 29 Mei 2017

DPR mau tambah 19 kursi, pemerintah cuma setuju 5

Pelantikan anggota DPR.
Pansus RUU Pemilu mengusulkan penambahan 19 anggota DPR menjadi 579 kursi di Pemilu legislatif 2019. Sedangkan Sekjen Kemendagri Yuswandi A Tumenggung mengatakan pemerintah tetap konsisten menginginkan penambahan anggota DPR hanya berjumlah 5 kursi.

"Ya pemerintah pada posisi yang menyarankan lima ya. Artinya 3 untuk Kaltara, dua koreksi terhadap kemahalan kursi di Riau dan Kepri. Sehingga kalau itu dikoreksi Riau dan Kepri satu-satu, itu sudah komparabel dengan dapil-dapil lain," kata Yuswandi usai rapat dengan Pansus RUU Pemilu di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/5).

Pemerintah juga telah melakukan simulasi penambahan 10 kursi anggota DPR sebagai jalan tengah. Dalam simulasi itu, 5 kursi berasal dari DOB (daerah otonomi baru), Kalimantan Utara dan koreksi kemahalan kursi di Riau dan Kepulauan Riau. Sementara, 5 lainnya berasal dari redistribusi kursi dari daerah-daerah yang terkoreksi akibat adanya DOB.

"Kemudian ada juga simulasi tambah 10 (kursi) itu tetap saja tadi Kaltara sama koreksi Riau dan Kepri lima itu. Yang lima itu pada waktu DOB yg lalu, ada daerah-daerah provinsi yang diambil," jelasnya.

"Contohnya maluku yang mengambil dari Maluku Utara, NTB. Papua barat mengambil dari Papua. Gorontalo mengambil dari Sulut. Nah itu kita kembalikan," sambung Yuswandi.

Di pihak DPR, kata Yuswandi, Pansus meminta penambahan 19 anggota DPR tanpa adanya redistribusi. Dia menilai penambahan jumlah 19 kursi itu seharusnya dilakukan dengan meredistribusi kursi dari daerah kelebihan ke daerah yang kekurangan.

"Lalu DPR datang dengan simulasi yang 579. Nah 579 itu esensinya sebetulnya redistribusi ada yang ditambah ada yang dikurang. Tapi maunya yang dikurangi itu tidak terjadi, seperti sekarang," tegasnya.

Oleh karena itu, pemerintah akan melakukan rapat internal untuk membahas permintaan penambahan 19 kursi anggota DPR dari Pansus RUU Pemilu.

"Tapi Pemerintah posisinya dicek dulu ya belum putus ya," pungkasnya.

Sebelumnya, Pansus RUU Pemilu menyepakati usulan 19 anggota DPR tanpa redistribusi. Pemerintah diminta melakukan rapat internal membahas kesepakatan pansus tersebut. Pasalnya, pemerintah tetap ingin penambahan 5 anggota DPR menjadi 565 kursi.
Livecasino338
"Pansus DPR sepakat tambah 19, pemerintah internalisasi dulu menghitung. Penambahan 19 tanpa redistribusi. Dengan catatan, kalau tambah 5 dengan redistribusi, 10 dengan redistribusi, dan catatan NasDem tambah 10 tanpa redistribusi," kata Ketua Pansus RUU Pemilu, Lukman Edy.

Senada dengan Lukman, anggota Pansus dari Fraksi Partai Golkar Rambe Kamarul Zaman menegaskan keputusan menambah 19 anggota DPR baru itu telah bulat tanpa catatan. Keputusan ini dengan mempertimbangkan pertambahan jumlah penduduk di dapil-dapil.

"DPR itu 19 bulat, tidak pakai catatan redistribusi dan realokasi. Kalau pemerintah tetap tawarkan 5 ya sudah, kita bicarakan lain kali lagi. Sudah ada pertimbangan dari pemerintah dengan pertambahan jumlah penduduk," tegasnya. [bal]

Minggu, 28 Mei 2017

Ditahan KPK, Ini Ekspresi Para Tersangka Suap Opini WTP

Pejabat Eselon I BPK Rochmadi Saptogiri (RS) keluar dari gedung KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan empat tersangka dugaan suap terkait pemberian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) pada laporan keuangan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) tahun anggaran 2016.

Keempat tersangka keluar dari lobi Gedung KPK mengenakan rompi tahanan KPK berwarna oranye, Sabtu (27/5/2017) malam. Mereka ditahan setelah diperiksa selama 1x24 jam.

Pantauan Kompas.com, tersangka yang keluar yakni auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Ali Sadli. Ali keluar pukul 23.07 WIB dengan didampingi dua petugas KPK.

Tak ada komentar dari Sadli. Dia mencoba menerobos kerumunan wartawan dengan tertunduk dan sesekali menutup wajah agar tak tersorot kamera.

Sekitar 10 menit kemudian giliran pejabat Eselon I BPK Rochmadi Saptogiri (RS) yang keluar dari lobi Gedung KPK.

Auditor KPK Ali Sadli (ALS) yang jadi tersangka kasus dugaan penerimaan suap.
Rochmad Saptogiri pun bungkam. Ia lebih banyak tertunduk sambil menutup wajahnya dengan kedua tangan untuk menghindari sorotan kamera wartawan.

Kurang dari 10 menit kemudian giliran pejabat Eselon III Kemendes Jarot Budi Prabowo dan Irjen Kemendes Sugito yang keluar hampir bersamaan.

Sama halnya dengan Ali dan Rochmadi, kedua pejabat Kemendes ini pun enggan berkomentar meski wartawan memberondong pertanyaan.

Meski tak terlihat menutupi wajah, Jarot Budi Prabowo berjalan cepat sambil tertunduk ke arah wartawan dan menerobos di tengah-tengah untuk menuju mobil tahanan.

Sementara Sugito tersenyum tanpa mengeluarkan kata-kata. Ia kemudian masuk ke mobil tahanan KPK bersama Jarot Budi Prabowo.
Irjen Kemendes PDTT Sugito (SUG) keluar dari gedung KPK.
Juru Bicara KPK Febri Diansyah sebelumnya mengatakan para tersangka tidak ditempatkan satu tahanan.

Sugito dan Jarot Budi Prabowo ditempatkan di Rutan Polres Metro Jakarta Pusat. Sementara Rochmadi Saptogiri ditahan di Rutan Polres Metro Jakarta Timur.

Sedangkan Ali Sadli ditempatkan di Rutan Cabang KPK di Guntur.

"Terhadap empat orang tersangka dalam kasus suap ke auditor BPK, dilakukan penahanan untuk 20 hari pertama mulai 27 Mei-15 Juni 2017," kata Febri.

Seperti diketahui, keempatnya menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap. Sugito, yang merupakan Irjen Kemendes PDTT dan Jarot Budi Prabowo selaku pejabat eselon III Kemendes diduga menyuap Auditor BPK Ali Sadli dan Pejabat Eselon I BPK Rochmadi Saptogiri.

Sugito dan Jarot diduga melakukan penyuapan agar BPK memberikan opini WTP atas laporan keuangan Kemendes PDTT Tahun Anggaran 2016.
Pejabat Eselon III Kemendes Jarot Budi Prabowo (JBP) keluar dari Gedung KPK.
KPK yang mencium adanya dugaan suap untuk pelicin opini WTP tersebut akhirnya melakukan operasi tangkap tangan di kantor BPK.

Sebagai pihak pemberi suap Sugito dan Jarot dijerat Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 64 KUHP Juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Sementara Rochmadi dan Ali, sebagai pihak penerima suap disangkakan dengan Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 64 KUHP Juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Sabtu, 27 Mei 2017

Memasuki Bulan Puasa, Veronica Tan Ucapkan Selamat Berpuasa di Instagram

Veronica Tan
Istri Basuki Tjahaja Purnama, Veronica Tan kembali aktif di media sosial. Setelah sebulan lebih ia tidak pernah memperbaharui akun Instagramnya, sekitar beberapa jam lalu Vero pun memposting sebuah gambar beserta ucapan.

Dilihat dari akun Instagramnya @veronicabtp Jumat (26/5), ia memposting foto dirinya yang sedang tersenyum bahagia. Di foto itu, Vero memakai baju kemeja putih dengan selendang berwarna merah senada dengan warna kutek di kukunya.

Veronica mengunggah fotonya yang sedang tertawa dan menyampaikan selamat dalam keterangan foto itu.

Inilah cuitan Veronica Basuki Tjahaja Purnama di akun instagramnya.
Veronica Tan mengucapkan selamat berpuasa di Instagram
"Teman-teman semua yang menjalankan ibadah puasa, Saya, Bapak dan anak-anak mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. . Semoga puasa tahun ini diberikan kelancaran dan kemudahan. . Terimakasih untuk dukungan dan doanya buat saya dan keluarga, semoga kebaikan teman-teman semua dibalas oleh Tuhan YME. . Salam," tulis Veronika melalui akun Instagram miliknya.

Vero sebelumnya tak pernah lagi memposting di media sosial pasca sidang tuntutan Ahok. Veronica juga mengucapkan terima kasih atas doa masyarakat untuk dia dan keluarganya. [LIVECASINO338]

Kamis, 25 Mei 2017

Gerindra Bakal Pakai Timses Anies-Sandi untuk Pilkada Jabar nanti

Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo bersama Cagub dan Cawagub.
Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Ferry Juliantono, mengatakan, akan mengerahkan pemain kunci tim Anies Baswedan-Sandiaga Uno untuk menghadapi Pilkada Jawa Barat 2018. Salah satunya adalah Anggawira yang saat Pilkada DKI, menjadi Koordinator Tim Sukses Anies-Sandi. Sementara saat ini dia ditunjuk sebagai Wakil Ketua Pemenangan Pemilihan Umum Daerah (BAPPDA) Provinsi Jawa Barat.

"Kita akan kerahkan semua kekuatan yang dari Jakarta kemarin. Salah satunya ada Anggawira yang telah ditetapkan oleh DPD Gerindra Jabar sebagai Wakil Ketua Bappda Jabar. Sebelumnya beliau merupakan Juru Bicara Anies-Sandi dan think thank dalam menyiapkan strategi komunikasi digital dan media," ujar Ferry di Bandung dalam keterangan tertulis yang diterima Liputan6.com, Senin (22/5/2017).

Saat ini, kata Ferry, Gerindra tengah konsolidasi internal partai dari tingkat DPC hingga DPD. Menurut dia, persiapan menghadapi Pilgub Jabar menjadi semakin matang menyusul pernyataan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto yang menegaskan, Jabar akan menjadi tempat kemenangan Gerindra.

Selain itu, menurut dia, semua elemen partai menyatakan siap bertarung di Pilgub Jabar dan pilkada 16 kabupaten/kota 2018.

"Pengurus, infrastruktur partai seluruh Jabar menyatakan siap berkompetisi di Jabar. Untuk kontestasi gubernur dan pilkada kabupaten dan kota," ucap Ferry.

Sementara, Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Barat, Mulyadi, yang belakangan diusulkan menjadi bakal calon gubernur dalam Pilkada Jabar 2018 mengatakan, mengapresiasi  aspirasi dari pengurus, kader, dan simpatisan yang mendukungnya.

"Tapi maju atau tidak (di Pilkada Jawa Barat) akan ditentukan oleh DPP Partai Gerindra. Jadi kita harus menghargai pertimbangan dan keputusan apapun yang ditetapkan. Sekarang kita lakukan strategi komunikasi yang baik dengan SDM-SDM yang berkualitas dan berpengalaman. Penetapan Doktor Angga sebagai wakil ketua tim adalah salah satu langkah yang diambil oleh DPD," pungkas Mulyadi.
Livecasino338

Minggu, 21 Mei 2017

Amien Rais ogah buka identitas pejabat terima Rp 10 T dari reklamasi

Amien Rais
Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN), Amien Rais enggan membeberkan siapa pejabat pemerintah yang disebutnya menerima Rp 10 triliun dari pengembang untuk memuluskan proyek reklamasi teluk Jakarta.

Mantan Ketua Umum PAN itu hanya mengatakan nantinya hal itu akan terbongkar dengan sendirinya.

"Nanti akan terbongkar sendiri," katanya sambil berlalu saat dikonfirmasi di PP Muhammadiyah, Jakarta, Sabtu (20/5) malam.

Seperti diketahui, Selasa (16/5) lalu, Amien mengeluarkan pernyataan mengejutkan. Amien mengaku mendapat kabar ada pejabat pemerintah yang menerima uang sebesar Rp 10 triliun dari pengembang untuk memuluskan proyek reklamasi tersebut.

"Ini jelas Podomoro ya sudah membuat iklan di Hong Kong, katanya ada pejabat kita yang dapat Rp 10 triliun," katanya saat itu di acara seminar dengan tema "Stop Reklamasi Teluk Jakarta" di Ruang KK I Gedung DPR, Senayan.

Amien berharap proyek besar reklamasi tersebut segera dimoratorium. Sebab, reklamasi hanya menguntungkan segelintir pihak yakni para pengembang.

"Secara logis untuk kepentingan bangsa, ini harus kita hentikan bersama-sama," katanya.

Dia pun bersyukur pasangan Ahok- Djarot kalah di Pilgub DKI Jakarta. Dengan demikian, kata dia, reklamasi teluk Jakarta benar-benar bisa dihentikan.

"Andai kata dia menang, ini selesai. Tapi karena Allah masih menyayangi bangsa kita ini, kasih napas dulu," kata Amien.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun angkat bicara. Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengaku pihaknya belum mengetahui ucapan Amien Rais tersebut.

Seandainya ucapan mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah itu benar, Amien Rais dipersilakan melapor ke KPK.

"Kami selalu menegaskan kepada rakyat, seluruh warga negara yang ada di Indonesia. Siapa saja yang mengetahui terdapat indikasi kasus korupsi maka silakan laporkan ke penegak hukum termasuk KPK," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah ketika berbincang dengan merdeka.com di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (18/5).

Febri menegaskan bahwa tidak menutup kemungkinan dan memberikan kesempatan dengan luas untuk Amien Rais segera melaporkan peristiwa tersebut ke KPK jika memang terbukti.

"Jelas kami akan tanggapi dan segera kami tindak jika memang terbukti apa yang beliau sampaikan tersebut, sampai saat ini kami memang belum mendengar pernyataan beliau," imbuh Febri. [dan]
Livecasino338