Pengamat Sebut Pemerintah Salah Paham Blokir Telegram

Pengamat Komunikasi Digital, Anthony Leong

Pemerintah memblokir situs web Telegram yang beralamat di web.telegram.org. Pemblokiran ini mengundang reaksi pengguna. Menanggapi hal tersebut, Pakar Komunikasi Digital, Anthony Leong menyatakan bahwa langkah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) merupakan sebuah langkah kemunduran.

"Gagal paham jika langsung diblokir, ini kemunduran teknologi di tengah kemajuan zaman. Jika memang ada keluhan soal konten bisa langsung disurati ke Telegram, tapi nyatanya sampai sekarang menurut CEO Telegram belum menerima permintaan resmi dari Indonesia," kata Anthony di Jakarta, Minggu (16/7/2017).

Pengusaha muda itu menyebut banyak kerugian yang dialami masyarakat jika telegram dan aplikasi media sosial ditutup dari segi pertumbuhan ekonomi.

"Bagaimana kita bisa terus berkembang dalam ekonomi jika media sosial nantinya ditutup. Ini Telegram ditutup saja berapa banyak UMKM yang merugi, berapa banyak pedagang online yang omsetnya turun signifikan. Ini harus jadi konsen pemerintah," tegas Anthony.

Anthony menyebut ancaman Kemenkominfo dalam mentup media sosial asing jika tidak membuka kantor di Indonesia merupakan ancaman yang kurang relevan.

"Sekarang kita di zaman serba digital, perusahaan media sosial itu platformnya yang dijual. Sama seperti Uber, apa dia harus sediakan taksi, Airbnb juga tidak perlu miliki hotel sendiri untuk penyewaan. Ini hanya soal teknis. Cukup koordinasi dengan PIC yang ditunjuk untuk wilayah-wilayah tertentu," tuturnya.

Pemerintah Indonesia terhitung mulai Jumat (14/07) resmi memblokir layanan percakapan instan Telegram dengan alasan Telegram "dapat membahayakan keamanan negara karena tidak menyediakan SOP dalam penanganan kasus terorisme", langkah yang diprotes pengguna internet.

Dalam keterangan resminya, Kemenkominfo mengatakan pihaknya telah meminta Internet Service Provider (ISP) untuk melakukan pemutusan akses (pemblokiran) terhadap sebelas Domain Name System (DNS) milik Telegram.

"Pemblokiran ini harus dilakukan karena banyak sekali kanal yang ada di layanan tersebut bermuatan propaganda radikalisme, terorisme, paham kebencian, ajakan atau cara merakit bom, cara melakukan penyerangan, disturbing images, dan lain-lain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia," jelas Kemenkominfo.

Menurut CEO Telegram, Pavel Durov, melalui akun Twitternya @durov mengatakan pemblokiran tersebut aneh karena pihaknya belum menerima pemberitahuan dari pemerintah Indonesia.

livecasino338

"Itu aneh. Kami belum pernah menerima permintaan atau keluhan dari pemerintah Indonesia. Kami akan menyelidikinya dan mengumumkan hasilnya," kata Durov menjawab pertanyaan pemilik akun @auliafauziahr.

Mirip Miyabi, ternyata cewek cantik ini adalah seorang PNS asal Karawang

Oza Moza PNS yang mirip dengan Miyabi

Netizen baru-baru ini dibuat heboh dengan foto wanita cantik mengenakan baju Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri). Pasalnya netizen menyangka kalau wanita tersebut mirip sekali dengan mantan bintang film dewasa asal Jepang, Maria Ozawa alias Miyabi.

Setelah ditelusuri lebih lanjut oleh netizen, wanita yang mirip Miyabi itu diketahui bernama Oza Moza. Ia bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Karawang di bagian Dinas Pertanian Kehutanan Perkebunan dan Peternakan.

Entah kenapa banyak netizen menyangka kalau Oza mirip sekali dengan Miyabi, padahal jika dilihat-lihat wajah mereka berdua agak jauh berbeda.

Beberapa netizen mengatakan kalau Oza memiliki nama yang mirip dengan Maria Ozawa, jadi mungkin karena itu netizen menganggap kalau PNS cantik tersebut mirip dengan Miyabi.

Sebagian lagi mengatakan kalau Oza lebih mirip dengan Olla Ramlan ketimbang Miyabi. Ada juga yang mengatakan kalau ia adalah seorang guru dan model.

Berdasarkan foto-foto yang diunggah ke akun Instagram-nya, @mozakitty95, Oza bukanlah seorang model, melainkan ia adalah seorang PNS sungguhan.

Berikut intip foto-foto Oza, apakah mirip dengan Miyabi atau Olla Ramlan?

Mozzakitty95

Mozzakitty95

Mozzakitty95

Perampokan Sadis di Daan Mogot yang membunuh Davidson sudah tertangkap

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian didampingi Kapolda Metro Jaya

Kepala Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya Inspektur Jenderal Mochamad Iriawan mengatakan sudah menangkap orang yang diduga merampok dan membunuh Davidson Tantono (30). Davidson ditembak mati di Daan Mogot, Jakarta Barat, tak lama setelah mengambil uang di kantor BCA cabang Green Garden, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Jumat (9/6/2017), siang.

"Yang (pelaku) Cengkareng sudah kami dapatkan, kami periksa," kata Iriawan di Polda Metro Jaya, Rabu (14/6/2017).Saat ini, Iriawan belum mau menjelaskan identitas orang yang ditangkap. Dia mengatakan nanti akan menyampaikan secara lengkap dalam konferensi pers.

"Nanti kami rilis berikutnya. Ini sedang pemeriksaan," kata dia.

Dia mengatakan tim khusus langsung dibentuk tak lama setelah Davidson dirampok dan ditembak.

"Begitu kejadian, polres bergerak, langsung Krimum Metro Jaya, gabungan dengan jatanras dan resmob pasti jalan," kata Iriawan.

Davidson dirampok kawanan bandit bersenjata api ketika hendak memompa ban mobil Innova warna hitam di dekat SPBU, Jalan Daan Mogot, kilometer 12, Cengkareng Timur, Cengkareng, Jakarta Barat.

Kepala korban ditembak salah satu pelaku ketika berusaha menyelamatkan tas berisi uang berkisar Rp350 juta yang ada di dalam mobil.

Polisi menduga kawanan perampok sudah membuntuti korban sejak dari BCA cabang Green Garden.  

Dimata-matai

Davidson diduga dimata-matai jaringan bandit ketika mengambil uang di kantor BCA cabang Green Garden.

"Jadi kami mendapatkan informasi bahwa di bank yang bersangkutan ternyata di dalamnya sudah ada mata-mata. Artinya mata-mata ya dari kelompok ini," kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Raden Prabowo Argo Yuwono di Polda Metro Jaya.

Keberadaan orang yang diduga menjadi mata-mata didapatkan dari hasil analisa terhadap barang bukti.

"Pokoknya di dalam itu dia melihat orang-orang siapa yang mengambil uang sendirian dalam jumlah yang besar, lebih dari satu orang di dalam itu, dia menunggu," kata Argo.
 
Mata-mata yang berada di dalam ruang bank diduga berjumlah tiga orang. Tugas mereka mencari nasabah yang mengambil uang dalam jumlah banyak dan pergi tanpa pengawal.

"Sekitar tiga oranglah di situ menjadi mata mata di situ, jadi dia bis mencari atau dia itu melihat lihat, nasabah siapa, nasabah mana yang dia sendirian dengan mengambil uang yang banyak," kata dia.

Aksi bandit kelompok ini tergolong sistematis. Ada yang mengamati nasabah di dalam ruangan, ada juga yang memantau di luar kantor bank. Lalu, ada yang berperan membuntuti kendaraan nasabah.

"Kemudian juga di luar juga ada mata-mata juga, kemudian dia melihat mulai dari parkir. Kemudian ada juga nanti yang membuntuti, ada semuanya di situ," kata Argo.

Livecasino338

PNS dari Kota Bitung ini cantiknya bak model papan atas

Victorine Auransje Olivia Lengkong

Menjadi seorang pegawai negeri sipil (PNS) bukan berarti tidak bisa bergaya fashionable atau berdandan layaknya warga biasa. Salah satunya seperti yang dilakukan Victorine Auransje Olivia Lengkong. Ya, dia adalah seorang PNS di lingkungan Pemerintah Kota Bitung, Sulawesi Utara.

Saat ini Victorine menjabat sebagai Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan (TUP) Setda Kota Bitung. Sejumlah jabatan pernah dia sandang, mulai dari paling bawah dan sempat menjadi Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat.

Posenya yang menawan dan wajahnya yang rupawan membuat dirinya populer di media sosial. Apalagi, akun instagramnya kini sudah memiliki 55,9 ribu pengikut. Tidak sedikit yang memuji dirinya.

"Cantik bu," tulis john_g_hendry.

Berikut foto-fotonya:

Victorine Auransje Olivia Lengkong

Victorine Auransje Olivia Lengkong

Victorine Auransje Olivia Lengkong

Hati-hati! Dua merek mie instan ini ternyata dibuat dari limbah

Polisi mengamankan mie yang diduga menggunakan bahan limbah

Perbuatan tak layak ditiru dilakukan oleh tiga pabrik makanan di Sidoarjo, Jawa Timur. Mereka diduga memproduksi makanan ringan berjenis mie dengan bahan bakar limbah.

Satreskrim Polresta Sidoarjo pun menggerebek pabrik yang digunakan menjadi tempat produksi mie di desa Gampang, Kecamatan Prambon. Mie tersebut antara lain bermerek 'Mickey Joss' dan 'Mie Sedap Cha-Cha'.

Makanan yang tak layak konsumsi tersebut diduga telah tersebar di sejumlah wilayah selama bulan Ramadan tahun ini. Polisi pun langsung mengamankan pabrik yang diduga milik milik Bashori (42), Ali Murtadho (37) dan M. Basori (49) tersebut. Kasatreskrim Polresta Sidoarjo, Kompol Muhammad Harris menjelaskan bahwa penggerebekan tersebut merupakan pengembangan dari laporan masyarakat.

Polisi mengamankan barang bukti

Bagaimana cara mereka mengolah limbah tersebut menjadi mie?

Pertanyaanya adalah bagaimana cara ketiga pabrik tersebut memproduksi mie dari bahan limbah? Pertama, pabrik tersebut diduga membeli bahan sisa produksi dari PT. KAS Gresik. Bahan sisa produksi tersebut lalu “diakali” sedemikian rupa supaya bisa menjadi mie instan. Tak lupa, produsen juga menambahkan bumbu-bumbu mie supaya tampilannya kian meyakinkan, yakni balado, rica-rica, krispy, dan lain-lain. Polisi pun mengamankan sejumlah mie yang diduga dibuat dari limbah tersebut.

Harris menjelaskan bahwa makanan tersebut sangat tidak layak konsumsi. Seharusnya, kata dia, produk itu lebih layak digunakan untuk pakan ternak. Parahnya, pabrik yang telah beroperasi selama 9 tahun ini diprediksi bisa memperoleh omzet hingga Rp 12 juta per bulan.

Sebelumnya kasus yang sama pernah terjadi di Sidoarjo

Mie yang diamankan  polisi

Selain di Desa Gampang, sebelumnya polisi juga menggerebek sejumlah pabrik di Desa Dukuhsari Kecamatan Jabon, Sidoarjo, Jawa Timur atas kasus yang sama.

Delapan orang pelaku berinisial JN, YN, MS, MU, NA, MU, AY dan B, kini diamankan untuk mempertanggung jawabkan perbuatan mereka. Selain menyegel sejumlah home industri antara lain UD. Lala Food, UD. Ceria, UD. Sari Rasa, UD. BI dan UD. HM, polisi juga menyita barang bukti berupa 4 sak nugget, 4 sak kentucky sate, 4 bergedel ayam, 4 sak tepung terigu, 8 unit siler dan 1 sak bahan pengenyal.

Para pelaku pun terancam dengan sanksi UU No 18 tahun 2012 tentang pangan dan Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Mereka pun terancam hukuman 5 tahun penjara atau denda paling banyak Rp 2 miliar.

Kenapa Marah Terus Sih Pak Amin?

Amin Rais

Pak Amin, semoga Bapak diparengi sehat ya. 2 minggu terakhir pasti Bapak sibuk wira-wiri gedung DPR dan KPK, sayang Bapak lupa undang2nya kan ada bhw orang yg berstatus perkara gak boleh ditemui pimpinan KPK, kecuali DPR, khususnya FH dan FZ dua sejoli sohib dan karib ini sudah pasang badan utk Bapak, malah FZ mau ganti uang 600 jt ke KPK.

Pak Amin yg bijak, sy tambah ngenes lihat Bapak ngeluarkan alasan terus ttg uang itu padahal ya sudah masuk ke rek Bapak sebanyak 6 kali pula. Jadi kalau Bapak bilang itu uang operasional dari SB apakah ada sebelum atau sesudah tragedi 600 jeti itu ditransfer rutin dari SB utk Bapak.

Pak, Pak, ini sebenarnya titik kulminasi dari bgt banyak kegiatan yg Bapak ikuti, demo 411 Bapak ada, 212 Bapak juga ada, stlh itu Bapak gencar nyerang Ahok, sampai ada yg nulis cerpen korupsi eh Bapak kasi kata pengantar, abis gitu Bapak pula yg kena tampar.

Kawan2 dan Bapak sudah berhasil memenjarakan Ahok, orang jujur dan baik itu dipaksa lengser hanya karena bbrp teman Bapak terganggu mata airnya, jadi krn kepentingan bbrp orang Jakarta kehilangan orang baik nan jujur, tapi perdulikah Bapak, sy rasa tidak, sy berharap sekali lagi berharap 600 jt salah transfer, krn kl secara sadar Bapak terima maka Bapak adalah bagian dari kebanyakan teman2 Bapak yg tukang mega nyopet.

Kemarin ada isu kawan2 PAN Jatim mau ngeluruk KPK utk menanyakan kasus Bapak, sy makin binun kapasitas kawan2 ini apa, apa dgn 10 rebu orang terus KPK nyerah dan menyatakan Pak Amin ternyata salah terima, bukan ditransfer tapi dilempar ama bundelan 100 rebuan.

Saya kebayang andai saja Bapak dan Pak Din seperti Buya, indahnya negeri ini, dua ormas islam membawa kedamaian, bukan mengancam malah mau mempolisikan, kebayang pula sosok mbah Dahlan, sosok militan dan berintegritas kpd agama dan bangsanya, bagaimana tekadnya mendirikan Sekolah dan Rumah sakit utk pribumi pd zaman dimana jarum jatuhpun dicari belanda, sosok2 seperti ini kok jd gak ada lagi, masak gak ada kaderisasi, atau memang anak2 Muhammadiyah sudah menjadi politikus sejati dimana PAN sbg wadah terus dimuati, maka kelak jadilah Muhammadiyah sebuah partai yg sarat kepentingan bukan negarawan. Muhammadiyah punya Buya, NU punya Mbah Moen, Gus Mus, Aqil Sirad.sll..Kenapa Buya kok kayak dipersonanongratakan,,ketauladannya dipaksa tenggelam, padahal nilai2 luhur kemanusiaan ada pada dirinya.

Pak Amin, sudahlah, tunggu saja tanggal mainnya, kalau Bapak dipanggil datang, kalau yg kurang jelas tanyakan. Jadi jangan konfrensi press ngumbar marah, malah mengatakan dirinya orang besar, pdhl status yg disandang itu kayak jet coaster naik turunnya cepat juga. Besar atau kecil tidak usah kita yg bilang, karena rakyat sekarang nonton tvnya non stop dan urusan artis ganti stocking aja mereka tau apalagi berita duit 600 jt ya pasti luar kepala. tinggal skrg 600 jt itu buat bahagia atau sengsara nanti biar KPK yg memprosesnya dan Hakim yg memutuskannya.

Livecasino338

#Indonesia darurat korupsi, kalau masih mau mencuri pergilah dari negeri ini.

Beroperasi saat Ramadan, 25 terapis plus-plus di Bandung terzaring razia

tempat pijat plus plus digerebek satpol PP

Satpol PP Kota Bandung mengamankan 25 terapis yang diduga memberikan jasa layanan pijat plus-plus di Hotel Harapan Indah, Jalan Gatot Soebroto, Kelurahan Malabar, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung. Hal itu terungkap dari hasil operasi cipta kondisi Ramadan yang dilakukan Satpol PP Kota Bandung, Selasa (6/6).

Anggota Satpol PP yang menggeledah satu persatu kamar dari hotel kelas melati tersebut menemukan ada dua kamar yang sedang melakukan aktivitas pijat memijat. Dari temuan di lapangan, hotel yang telah berubah fungsi menjadi tempat pijat ini diduga kuat digunakan untuk berbuat asusila.

"Saat kita periksa, ada dua kamar sedang melakukan kegiatan pijat memijat. Kita OTT langsung. Kita duga lokasi ini menjadi tempat prostitusi terselubung. Kita temukan juga ada alat kontrasepsi," ujar Kabid Penegakan Produk Hukum Daerah (PPHD) Satpol PP Kota Bandung Idris Kuswandi kepada wartawan di lokasi.

Dua orang terapis yang tertangkap tangan sedang melayani tamu tersebut kemudian dibawa oleh anggota Satpol PP. Mereka dimintai keterangan oleh petugas. Selain 2 orang terapis, ternyata ada 23 terapis lainnya yang ada di lokasi tersebut. Sehingga total ada 25 terapis yang dibawa oleh petugas Satpol PP.

"Makanya kita amakankan untuk diperiksa lebih dalam," katanya.

Menurut Idris, dari 70 kamar yang berada di hotel tersebut, 11 kamar di antaranya digunakan sebagai tempat pijat. Pihaknya akan memanggil pemilik hotel untuk dimintai keterangan.

Tak hanya itu, sebagai tindakan tegas, pihaknya langsung menyegel kamar yang dijadikan tempat praktik pijat.

"Mereka melanggar Perda Kota Bandung nomor 19 tahun 2012 tentang izin gangguan dan Perda nomor 7 tahun 2012 tentang penyelenggaraan kepariwisataan," ungkapnya.

Di tempat yang sama, Kepala Seksi Jasa Usaha Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Bandung, Edward Parlindungan menambahkan, dari hasil penelusuran diketahui bahwa hotel tersebut sudah lama tidak memperpanjang izin. Selain itu juga telah beralih fungsi menjadi indekos.

Livecasino338

"Saat kita cek lokasi sudah lama tidak memperpanjang izin. Fungsi hotel itu juga seperti kos-kosan. Kita tentu akan memberikan sanksi. Kalau terbukti ada penyimpangan jelas tempat akan ditutup," pungkasnya. [rnd]

Kapolda Metro: Soal Kasus Yang Meninmpa Rizieq Murni penegakan Hukum Demi Allah

Kapolda Metro dan Habib

Kapolda Metro Jaya M Iriawan menegaskan tak ada upaya kriminalisasi terhadap pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Syihab atas kasus chat berbau porno. Iriawan mengatakan penetapan status tersangka kepada Rizieq murni penegakan hukum.

"Enggak ada kita. Pak Ketua MUI udah sampaikan, Pak Wapres. Untuk apa, enggak boleh dong, dosa besar itu. Kita murni saja hanya penegakan hukum. Sumpah demi Allah enggak ada itu. Kalau ada itu betul betul bisa dosa besar sekali. Ulama itu kan panutan kita," kata Iriawan di Rumah Dinas Ketua DPR, Jln Widya Candra, Jakarta, Senin (5/6).

Iriawan menepis pihaknya merekayasa kasus Rizieq. Sebab, polisi telah mengantongi sejumlah bukti dan keterangan dari banyak saksi.

"Enggak bisa merekayasa kasus itu. Bagaimana caranya. Saksinya banyak. Saksi ahli ada," tegasnya.

Di sisi lain, Iriawan menuturkan, penyidik hingga kini masih berusaha mencari pelaku penyebar chat senonoh antara Rizieq dengan Firza Husein. Dia mengakui penyidik kesulitan mengungkap pelaku lantaran chat tersebut disebarkan di dunia maya.

"Dunia maya kan besar sekali kita akan melakukan hal dengan ahli dulu. Tidak semua tindak pidana terungkap dengan cepat," klaimnya.

Dia juga membantah tudingan kuasa hukum Rizieq bahwa polisi adalah pihak yang menyebarkan chat mesum tersebut. Iriawan mengimbau kuasa hukum Rizieq tidak asal melontarkan tuduhan karena bisa dikenakan pasal pidana.

Livecasino338

"Bisa kena pidana nanti, jangan bicara sembarangan. Pengacara tak boleh memprovokasi, ada kode etiknya. Nanti kalau ada yang melaporkan anggota kepolisian sakit hati masalah, kasihan," pungkasnya. [eko]

PSI tolak ambang batas presiden, verifikasi partai saja sudah sulit

Grace Natalie ketua PSI

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menolak diberlakukannya presidential threshold atau ambang batas parlemen dalam revisi UU Pemilu yang tengah digodok di DPR. Sebabnya, pemilu 2019 mendatang akan dilakukan serentak.

Ketua Umum PSI Grace Natalie menjelaskan, sebenarnya untuk bisa memenangkan kontestasi pemilihan Presiden, cukup memperoleh 50 + 1. Hal itu yang dia anggap sudah menjadi threshold.

"Jadi kalau kita bikin lagi presiden threshold untuk bisa mengikuti kontestasi presiden, jadinya double threshold?" ungkap Grace saat menghadiri acara diskusi terbuka di kantor PSI, Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Jumat (2/6).

Mantan presenter tvOne ini pun mempertanyakan aturan main threshold di Pemilu serentak. Sebab, antara pemilu legislatif dan pemilu presiden dilakukan bersamaan. Sehingga belum diketahui threshold partai yang bisa mencalonkan presiden.

"Jadi kalau mau dibikin threshold lagi penetapan thresholdnya darimana?" tegasnya.

Dalam pembahasan di DPR, sejumlah partai seperti Golkar, NasDem, PKS dan PDIP mendukung adanya threshold. Angka threshold diambil dari hasil Pemilu 2014. Sementara Demokrat, PPP, PKB tak ingin adanya ambang batas presiden.

Grace memastikan, PSI yang sudah lolos verifikasi parpol di Kemenkum HAM ini tidak menyetujui adanya presidential threshold. Apalagi, proses verifikasi partai politik sudah sedemikian rumit.

"Kalau kita posisinya tidak setuju dengan adanya presidential threshold, karena untuk menjadi peserta pemilu syarat untuk lolos verifikasi partai di Indonesia itu sudah yang tersulit di dunia. Artinya jika sudah punya sertifikasi, kantor pengurus sampai kecamatan itu hidup dan terorganisir dengan baik. Harusnya itu sudah cukup bagi sebuah partai untuk bisa mengikuti pemilu dan memajukan calon presidennya sendiri," jelas Grace.

Livecasino338

 Lebih jauh, Grace juga yakin, calon-calon yang akan muncul di Pilpres 2019 mendatang tidak akan banyak. Oleh sebab itu, dia merasa tak perlu khawatir dihapusnya ambang batas presiden bisa memunculkan banyak calon presiden.

"Tidak usah khawartir presidennya akan banyak, karena pasti secara alami akan terjadi koalisi. Kalau kita lihat pemilu di provinsi saja, orang pasti akan berhitung apa saya punya elektabilitas yang cukup, masa iya elektabilitas rendah akan tetep nekat mau mencapreskan diri padahal untuk verifikasi saja sudah cukup sulit," terang dia. [rnd]

DPR mau tambah 19 kursi, pemerintah cuma setuju 5

Pelantikan anggota DPR.

Pansus RUU Pemilu mengusulkan penambahan 19 anggota DPR menjadi 579 kursi di Pemilu legislatif 2019. Sedangkan Sekjen Kemendagri Yuswandi A Tumenggung mengatakan pemerintah tetap konsisten menginginkan penambahan anggota DPR hanya berjumlah 5 kursi.

"Ya pemerintah pada posisi yang menyarankan lima ya. Artinya 3 untuk Kaltara, dua koreksi terhadap kemahalan kursi di Riau dan Kepri. Sehingga kalau itu dikoreksi Riau dan Kepri satu-satu, itu sudah komparabel dengan dapil-dapil lain," kata Yuswandi usai rapat dengan Pansus RUU Pemilu di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/5).

Pemerintah juga telah melakukan simulasi penambahan 10 kursi anggota DPR sebagai jalan tengah. Dalam simulasi itu, 5 kursi berasal dari DOB (daerah otonomi baru), Kalimantan Utara dan koreksi kemahalan kursi di Riau dan Kepulauan Riau. Sementara, 5 lainnya berasal dari redistribusi kursi dari daerah-daerah yang terkoreksi akibat adanya DOB.

"Kemudian ada juga simulasi tambah 10 (kursi) itu tetap saja tadi Kaltara sama koreksi Riau dan Kepri lima itu. Yang lima itu pada waktu DOB yg lalu, ada daerah-daerah provinsi yang diambil," jelasnya.

"Contohnya maluku yang mengambil dari Maluku Utara, NTB. Papua barat mengambil dari Papua. Gorontalo mengambil dari Sulut. Nah itu kita kembalikan," sambung Yuswandi.

Di pihak DPR, kata Yuswandi, Pansus meminta penambahan 19 anggota DPR tanpa adanya redistribusi. Dia menilai penambahan jumlah 19 kursi itu seharusnya dilakukan dengan meredistribusi kursi dari daerah kelebihan ke daerah yang kekurangan.

"Lalu DPR datang dengan simulasi yang 579. Nah 579 itu esensinya sebetulnya redistribusi ada yang ditambah ada yang dikurang. Tapi maunya yang dikurangi itu tidak terjadi, seperti sekarang," tegasnya.

Oleh karena itu, pemerintah akan melakukan rapat internal untuk membahas permintaan penambahan 19 kursi anggota DPR dari Pansus RUU Pemilu.

"Tapi Pemerintah posisinya dicek dulu ya belum putus ya," pungkasnya.

Sebelumnya, Pansus RUU Pemilu menyepakati usulan 19 anggota DPR tanpa redistribusi. Pemerintah diminta melakukan rapat internal membahas kesepakatan pansus tersebut. Pasalnya, pemerintah tetap ingin penambahan 5 anggota DPR menjadi 565 kursi.

Livecasino338

"Pansus DPR sepakat tambah 19, pemerintah internalisasi dulu menghitung. Penambahan 19 tanpa redistribusi. Dengan catatan, kalau tambah 5 dengan redistribusi, 10 dengan redistribusi, dan catatan NasDem tambah 10 tanpa redistribusi," kata Ketua Pansus RUU Pemilu, Lukman Edy.

Senada dengan Lukman, anggota Pansus dari Fraksi Partai Golkar Rambe Kamarul Zaman menegaskan keputusan menambah 19 anggota DPR baru itu telah bulat tanpa catatan. Keputusan ini dengan mempertimbangkan pertambahan jumlah penduduk di dapil-dapil.

"DPR itu 19 bulat, tidak pakai catatan redistribusi dan realokasi. Kalau pemerintah tetap tawarkan 5 ya sudah, kita bicarakan lain kali lagi. Sudah ada pertimbangan dari pemerintah dengan pertambahan jumlah penduduk," tegasnya. [bal]